PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, menyayangkan kebijakan pemerintah yang labil dengan membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Padahal, Alifudin mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah hendak menerapkan PPKM Level 3 untuk menanggulangi penularan Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru.

"Padahal pemerintah sudah mengumumkan kebijakan PPKM level 3 jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru," kata Alifudin dalam keterangannya, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Alifudin khawatir kebijakan yang kerap berubah akan membuat masyarakat menjadi bimbang.

Walaupun peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, Alifudin tetap mengimbau agar aktivitas di luar rumah yang menimbulkan kerumunan supaya dihindari.

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar," ucapnya.

"Jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak," kata dia.

Di sisi lain, ia melihat belum ada data pasti soal herd immunity atau kekebalan kelompok, karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata.

Baca juga: Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Kemudian, lanjutnya, belum ada pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok.

"Seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Ia mengatakan, hak terburuk yang akan terjadi adalah abainya masyarakat. Jika hal itu terjadi maka pemerintah juga dinilai akan repot.

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli?" ucap Alifudin.

Baca juga: Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah