Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Kompas.com - 07/12/2021, 17:20 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan tidak membuat efek jera bagi pelakunya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2021, Selasa, (7/12/2021).

“Kami KPK itu telah melakukan penangkapan untuk suap saja sudah 739, untuk pengadaan barang dan jasa sudah 247, lebih 1.000 sudah di 2004-2021,” ucap Ghufron.

“Harapannya (kalau) ditangkap, ditangkap, ditangkap, asumsinya, kalau ditangkap yang ditangkap jera,” ucap dia.

Baca juga: Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Namun, menurut Ghufron, pelaku tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau merugikan negara itu sama sekali tidak takut dan tidak jera.

Bahkan, orang-orang terdekat yang mengetahui perbuatannya juga tidak kapok dan takut melakukan tindak pindana korupsi.

“Kenapa kami mengatakan berani mengatakan faktanya tidak, karena banyak, mohon maaf, bupatinya kena, penggantinya kena, penggantinya lagi kena lagi pak, hattrick, 3 kali, ada dua kota,” ujar Ghufron.

Lebih jauh, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu berpendapat, masyarakat kini permisif dengan status tersangka korupsi yang melekat pada seseorang.

Baca juga: Arteria Sebut Penegak Hukum Semestinya Tak Kena OTT, Sekjen PDI-P: Dia Keseleo Lidah

Hal itu, menurut dia, terbukti saat pemilihan pengganti pejabat yang tertangkap KPK yang kemudian diisi oleh orang-orang deket dengan pejabat yang korupsi tersebut.

“Ada bupati kena (tertangkap KPK), maka pilihan bupati lagi, siapa yang dicalonkan? Istrinya, istrinya menang, (ada juga yang) anaknya maju bapaknya bupati kena, anaknya menggantikan,” ucap Ghufron.

“Apakah kemudian dicaci oleh publik? Apakah kemudian tidak dipilih oleh publik? ternyata menang. Ini menunjukkan apa? publik seperti permisif terhadap koruptor saat ini,” tutur dia.

Baca juga: Arteria Dahlan Bilang Polisi-Hakim Semestinya Tak Kena OTT, Ini Kata Polri

Atas peristiwa tersebut, Ghufron pun menilai bahwa pejabat dan keluarga yang tersangkut tindak pidana korupsi bahkan tidak merasa terhina ketika ditangkap oleh KPK.

“Makna bahwa kemudian ketika ditangkap kemudian kami jebloskan ke penjara mengakibatkan dia terhina, faktanya tidak terhina,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com