Kompas.com - 19/11/2021, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan merespons pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut polisi, jaksa, dan hakim semestinya tidak bisa ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Ramadhan menegaskan, Polri senantiasa melaksanakan tugas sebagai penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sebagai alat penegak hukum bertindak atas dasar aturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Pandangan Arteria Dahlan soal Penegak Hukum Tak Bisa Kena OTT Dinilai Keliru

Sebelumnya, Arteria Dahlan menyatakan, polisi, jaksa, dan hakim semestinya tidak bisa ditangkap dalam OTT karena merupakan simbol negara dalam penegakan hukum.

Politikus PDI-P itu berpandangan, OTT selama ini justru membuat gaduh dan menyebabkan rasa saling tidak percaya antarlembaga.

Baca juga: ICW Kritik Logika Berpikir Arteria Dahlan soal Penegak Hukum Tak Bisa Kena OTT

Oleh sebab itu, menurut Arteria, OTT hendaknya tidak dimaknai sebagai satu-satunya cara untuk melakukan penegakan hukum.

"Sebaiknya aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, KPK, itu tidak usah dilakukan instrumen OTT terhadap mereka. Alasannya pertama mereka ini adalah simbolisasi negara di bidang penegakan hukum, mereka simbol-simbol, jadi marwah kehormatan harus dijaga," kata Arteria saat dihubungi, Jumat (19/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.