Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Kompas.com - 05/12/2021, 19:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Edison Kurniawan memastikan bahwa penerbangan hingga Minggu (5/12/2021) masih normal dan tidak terganggu abu vulkanik erupsi Gunung Semeru.

"Kami melihat tidak ada potensi atau sebaran dari abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru yang mengganggu penerbangan hingga saat ini. Jadi artinya untuk penerbangan hingga hari ini masih dikatakan normal," kata Edison dalam konferensi pers pasca-erupsi Gunung Semeru secara daring, Minggu (5/12/2021).

Baca juga: Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Hal tersebut terlihat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, termasuk dari data di Stasiun Meteorologi Banyuwangi.

Saat ini, kata Edison, BMKG telah melakukan beberapa pengamatan terkait pengaruh abu vulkanik yang ada di beberapa bandara.

Salah satunya dilakukan melalui uji paper test yang dilaksanakan di masing-masing bandara atau Stasiun Meteorologi BMKG.

"Hasilnya terlihat bahwa hampir sebagian besar itu masih nihil sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari abu vulkanik (terhadap penerbangan)," kata dia.

Baca juga: UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Meskipun demikian, pihaknya terus memonitor aktivitas Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada Sabtu (4/12/2021) sore, terutama dalam proses layanan transportasi penerbangan.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini BMKG mengamati sebaran abu vulkanik, khususnya di wilayah udara atas yang dapat membahayakan dunia penerbangan.

"Saat ini kami akan terus melakukan monitoring secara intensif terkait sebaran abu vulkanik tersebut," kata Edison.

Baca juga: BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Dia menyampaikan, Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin sudah tidak mengeluarkan peringatan lagi untuk jalur penerbangan.

Sebab, saat ini aktivitas Gunung Semeru normal atau erupsinya terhenti.

"Sehingga informasi sebaran abu vulkanik yang menggunakan model PUFF yang digunakan saat ini kami hentikan terlebih dahulu," ujar dia.

"Namun nanti saat kondisi kembali erupsi, tentunya kami akan kembali memonitor dengan melakukan running model dari model PUFF sehingga dapat diketahui sebaran dari abu vulkanik tersebut," ucap Edison.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com