Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Kompas.com - 03/12/2021, 20:32 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis Tuli, Panji Surya Putra Sahetapy menilai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini seharusnya tidak meminta tunarungu untuk berbicara di acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021 pada Rabu (1/12/2021).

Menurut Surya, Risma bisa mencari cara lain atau berinovasi membuat alat khusus dalam rangka memberi pertolongan bagi penyandang disabilitas yang berada dalam situasi bahaya.

“Mungkin ibu Risma harusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu tapi harusnya duduk bersama dengan polisi untuk mendiskusikan bagaimana caranya membuat aplikasi supaya masyarakat bisa melindungi diri dengan mudahnya,” kata Surya dalam konferensi pers virtual Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti Audism, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Surya mencontohkan, pemerintah bisa membuat aplikasi yang bisa membuat penyandang disabilitas dalam kondisi terdesak bisa meminta tolong tanpa harus berteriak atau bersuara.

Secara khusus, Surya lebih menekankan soal sistem terkait bantuan kepada penyandang disabilitas.

“Jadi tidak hanya fokus ke manusianya, kita harus memperbaiki orang ini agar dia bisa bersuara, itu bukan hal yang penting, kalau misalnya sistemnya baik, diberikan fasilitas yang baik, otomatis ke depannya akan jadi lebih baik juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan, ada perbedaan antara berbicara dan berteriak. Ia mengatakan banyak cara untuk meminta tolong selain berbicara.

Menurutnya, banyak cara untuk menyelamatkan diri dan penyandang tuli bisa juga membuat suara dari benda yang ada di sekitarnya.

“Atau mungkin dengan melemparkan barang supaya membuat suara atau dengan menggebrak meja seperti atau memukul benda apapun yang didekat kita supaya menghasilkan suara,” ucapnya.

Adapun Mensos Risma sempat mengajak para penyandang disabiltas berbicara dalam acara Hari Disabilitas Internaisonal 2021 yang digelar Rabu (1/12/2021). Hal ini kemudian menuai kritik dari salah satu peserta yang juga tunarungu dalam di acara tersebut.

Secara terpisah, Risma menjelaskan, tidak memiliki intensi untuk memaksa para penyandang disabilitas tunarungu berbicara.

Mantan Wali Kota Surabaya ini berharap para penyandang disabilitas tunarungu dapat mengoptimalkan dan melatih diri untuk bicara minta tolong apabila berada dalam situasi yang berbahaya. 

“Untuk apa saya memaksa karena nggak ada gunanya buat saya. Tapi bahwa saya pengen di saat mereka di kondisi terpepet tadi, minimal dia bisa minta tolong atau dia bisa berjuang untuk itu, untuk mengamankan dirinya, karena kasihan sekali,” kata Risma di Kemensos, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Sebab, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma pernah mendapat cerita, ada seorang tunarungu yang diperkosa dan tidak bisa berteriak minta tolong.

Baca juga: Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga pernah mendapat kabar seorang penyandang disabilitas tenggelam saat banjir karena tidak bisa berteriak minta tolong.

Maka itu, Risma sangat mengharapkan para tunarungu bisa membiasakan diri berbicara, sehingga bisa meminta bantuan saat tengah dalam kesulitan.

“Itulah PR saya yang terus terang menjadi PR saya bagaimana mereka bisa survive di kondisi apapun, minimal dia bisa minta tolong atau teriak tolong tolong,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com