Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Kompas.com - 03/12/2021, 19:48 WIB
Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021) Dok Hunas Kementerian SosialMensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-audism berharap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta maaf.

Diketahui, dalam acara Hari Disabilitas Internasional (HDI), Rabu (1/12/2021), Risma sempat meminta anak tuli berbicara. Kemudian, penyandang disabilitas tuli bernama Stefan mengkritik sikap Risma tersebut.

“Kami menyampaikan dan mencantumkan dalam siaran pers untuk Bu Risma sebagai Mensos itu meminta maaf atas yang disampaikan Hari Disabilitas Internasional secara umum," kata anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, selaku moderator dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/12/2021).

"Terutama kepada penyandang disablitas, khususnya penyandang disabiltas tuli,” tutur dia.

Baca juga: Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

 

Koalisi juga mengirimkan surat kepada Risma. Dalam surat itu, koalisi menyayangkan tindakan Risma di acara HDI. Mereka juga mengajak Risma untuk berdiskusi.

“Kami sangat berharap, Ibu bersedia untuk duduk bersama dan berdiskusi agar kita bisa saling memahami dan bekerja sama sesegera mungkin,” dikutip dari surat Koalisi.

Koalisi mengungkapkan kekecewaan mereka atas tindakan Risma yang membagikan alat bantu dengar kepada teman tuli.

Selain itu, Koalisi menyayangkan adanya pernyataan Risma: Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita, mulut, mata, telinga. Jadi Ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat tapi kalau kamu bisa bicara maka itu akan lebih baik lagi.

Bagi Koalisi, pernyataan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Pernyataan juga dinilai bertentangan dengan prinsip dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); Pasal 24 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.