Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Kompas.com - 03/12/2021, 16:45 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta tidak memberikan informasi soal rekam jejak para bakal calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 melalui pesan singkat secara pribadi ke anggota tim seleksi.

Anggota Tim Seleksi (Timsel) Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 Betti Alisjahbana mengatakan, pihaknya hanya akan melihat rekam jejak yang masuk melalui situs timseleksikpubawaslukemendagri.go.id.

"Saya juga ingin memberi garis bawah, tolong masukan dari masyarakat itu masuknya ke situs tim seleksi ya, jangan kepada perorangan, jangan mengirim WA (Whatsapp)," kata Betti dalam konferensi persnya, Jumat (3/12/2021).

"Karena apa? Karena enggak ada gunanya. Kita hanya melihat yang masuk di situs," ujar dia.

Baca juga: Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Betti menjelaskan, informasi yang dikirim melalui Whatsapp akan sulit dilacak.

Selain itu, ia juga meminta agar masukan atau informasi soal rekam jejak juga disertai bukti pendukung.

"Tujuannya adalah agar sarana ini tidak menjadi fitnah, jadi apa pun masukannya perlu disertai dokumen pendukung," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Timsel, Juri Ardiantoro mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi soal rekam jejak para bakal calon anggota KPU-Bawaslu.

"Tim seleksi mengimbau, mengundang, meminta masyarakat umum, publik indonesia untuk dapat membantu tim seleksi memberikan masukan rekam jejak para bakal calon," kata Juri.

Baca juga: Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

Juri mengatakan, informasi yang diberikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan oleh masyarakat yang memberikan.

Sebab, informasi tersebit nantinya akan menjadi refrensi bagi tim seleksi untuk melakukan pendalam terhadap para calon.

"Dan supaya kita menghasilkan penyelenggara pemilu yang kita harapkan bersama-sama," ujarnya.

Selain meminta masukan informasi dengan masyarakat, tim seleksi lanjut Juri, juga meminta masukan soal rekam jejak dari berbagai lembaga.

Lembaga tersebut antara lain Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua dalam rangka mendapatkan informasi dan data selengkap-lengkapnya setiap bakal calon anggota KPU dan Bawaslu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com