Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Kompas.com - 02/12/2021, 20:45 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) untuk menggunakan jenis vaksin yang tersedia.

"Kami berharap bahwa kabupaten dan kota bisa melakukan percepatan vaksinasi dengan menggunakan vaksin apa pun, termasuk vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan juga vaksin Moderna," ujarnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/12/2021).

Seperti diketahui, laju vaksinasi Covid-19 menurun selama tiga pekan terakhir. Nadia menilai, hal ini disebabkan masyarakat yang masih pilih-pilih jenis vaksin Covid-19.

"Hampir dua sampai tiga minggu ini terjadi penurunan penyuntikan vaksinasi per harinya. Ini dikarenakan banyak daerah yang menunggu untuk bisa mendapatkan vaksin Sinovac," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Padadal, lanjut dia, stok vaksin Covid-19 di dalam negeri hingga akhir 2021 akan didominasi AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna.

Oleh karenanya, Nadia mengimbau agar masyarakat tidak memilih jenis vaksin tertentu. Sebab, semua vaksin yang digunakan akan menstimulus sistem kekebalan tubuh.

Untuk efek samping yang ditimbulkan pasca-penyuntikan vaksin, kata dia, adalah reaksi yang biasa.

"Kalau kami lihat penurunan vaksinasi memang faktornya mungkin karena kondisi penularan yang sudah semakin baik. Dari kondisi semakin baik ini kemudian membuat masyarakat untuk tidak lekas mengikuti vaksinasi, akhirnya mereka juga menunggu-nunggu atau memilih jenis vaksin tertentu," ucap Nadia.

Baca juga: UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Selain vaksinasi, pemerintah sendiri terus mengimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan (prokes) lewat penerapan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac".

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Diamanty Meiliana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com