Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Kompas.com - 02/12/2021, 11:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dilihat dari sisi syariahnya.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah juga harus berlangsung efisien dan kompetitif agar menjadi pilihan bagi masyarakat.

"Ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya, melainkan juga harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan rasional bagi semua orang, tidak hanya kaum muslim," kata Ma'ruf di acara pembukaan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia, Kamis (2/12/2021).

Termasuk, dalam hal ini, perkembangan digital yang mulai merambah ke sektor ekonomi.

Ma'ruf meyakini bahwa DPS dapat menyesuaikan diri dengan cepat mengikuti perkembangan fenomena ekonomi yang bergerak ke arah digital tersebut.

Baca juga: Maruf Minta Program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Segera Membuahkan Hasil

Menurut dia, DPS memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Sebab, dalam ekonomi digital, kata dia, masalah yang muncul sangat berbeda dibandingkan sebelumnya.

"Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini," kata dia.

Di samping itu, ujar Ma'ruf, DSN-MUI yang mempunyai tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi yang sangat memungkinkan untuk merespons kebutuhan tersebut.

DSN diharapkan terus dikembangkan, mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.

"Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah mu’amalah merupakan ladang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Dianugerahi Gelar Bapak Pelopor Ekonomi Syariah dari UIN Ar-Raniry Aceh

Lebih lanjut, Ma'ruf berharap agar Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia tahun 2021 dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara stakeholders ekonomi syariah.

Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah di Indonesia pun dapat dilakukan secara lebih mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com