KILAS

Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Kompas.com - 01/12/2021, 19:17 WIB
Acara Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021). DOK. Humas Kementerian KPAcara Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021).

KOPMAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi dukungan serta kerja sama Pemerintah Seychelles yang mendorong minat dan partisipasi publik dalam penerapan konsep blue economy atau ekonomi biru.

 

Khususnya, dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kemitraan strategis dalam eksplorasi kemungkinan kegiatan percontohan atau investasi lain berbasis ekonomi biru.

"Seychelles sebagai negara pionir ekonomi biru melalui program blue bond sovereign, menyadari potensi perikanan suatu daerah dapat menjadi jaminan bagi investor, khususnya pembangunan wisata bahari,” kata Trenggono, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (1/12/2021).

Dia mengatakan itu dalam acara "Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021).

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut rencana kerja sama strategis kedua negara di bidang pengembangan ekonomi biru, wisata bahari, pengelolaan pesisir, perikanan bertanggung jawab, dan kawasan konservasi perairan.

Baca juga: Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Trenggono menuturkan, pemerintah, khususnya Kementerian KP, terus berupaya mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep ekonomi biru.

Konsep ekonomi biru adalah penerapan penangkapan ikan yang terukur di setiap wilayah penangkapan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, Kementerian KP juga mengembangkan budi daya berbasis pada ekspor dengan empat komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.

"Kemudian, dilakukan pula pembangunan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, perairan payau, dan laut,” terangnya.

Trenggono menilai, program terobosan itu akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan.

Baca juga: Dukung Perikanan Budi Daya, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pakan hingga Budi Daya Ikan Mas

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari dengan tidak melupakan pentingnya menjaga ekologi.

Melalui workshop tersebut, Trenggono berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta membuka jalan bagi kolaborasi inklusif para pemangku kepentingan.

Pasalnya, hal itu penting dalam upaya mengimplementasikan ekonomi biru, mencapai ketahanan, pangan pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.  

Adapun, Indonesia mengusulkan adanya kerja sama dalam pengembangan destinasi wisata, seperti Maratua di Pulau Kalimantan dan lokasi potensial Indonesia lainnya.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui perluasan jejaring hotel internasional kelas dunia dan sinergi aktif dalam menarik investasi asing dengan jaminan kekayaan laut Indonesia (blue bonds) sebagai upaya membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

Baca juga: Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Cetak ASN Profesional

Termasuk juga melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP dan benchmarking pengembangan wisata bahari sebagai pengembangan modul pelatihan wisata bahari di lokasi wisata Indonesia.

Penyelematan lingkungan laut

Acara Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021).DOK. Humas Kementerian KP Acara Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021).

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Nico Barito menuturkan, sebagai negara kepulauan, Seychelles memberi perhatian yang amat serius tekait isu penyelamatan lingkungan, khususnya kelautan.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan kolaborasi bidang kelautan, khususnya di pulau-pulau kecil dan pariwisata bahari berkelanjutan, perikanan yang bertanggung jawab, pelestarian dan monitoring keanekaragaman hayati serta kepulauan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.

“Dalam membangun blue economy, kami berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Seperti pada pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)," jelasnya.

Baca juga: Kementerian KP Terus Gaungkan Keberlanjutan Sumber Daya KP dan Ekonomi Biru

Nico menerangkan, konsep berkelanjutan tersebut harus dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat.

"Begitu juga pada zonasi penangkapan, perlu diatur pula kuota ikan yang boleh ditangkap untuk industri, nelayan tradisional dan kuota untuk hobi atau wisata untuk menghindari over-fishing,” jelasnya.

Nico menyebutkan, pihaknya menginginkan kolaborasi perihal investasi terkait best practices Seychelles dalam ekonomi biru dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mencapai koherensi ekonomi biru.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan eksplorasi sarana dan prasarana dalam penetapan prioritas pengelolaan pesisir termasuk pemantauan, penelitian, perlindungan pesisir, dan tata ruang berbasis risiko serta peningkatan kapasitas SDM KP.

Baca juga: Di Forum Internasional, Menteri KP Sebut RI Siap Terapkan Penangkapan Ikan Berkuota

Acara ini turut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Presiden Ketiga Republik Seychelles James Alix Michel, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP Suharyanto, serta Presiden African Tourism Board Alain St Ange.

Dalam paparannya, Michel mengatakan, Seychelles dan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (SDA).

Keduanya adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut dalam mendukung penghidupan dan ekonomi.

“Saya yakin baik Seychelles dan Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, ekosistem, dan negara masing-masing dengan menerapkan prinsip blue economy,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di bawah kepemimpinan Michel, Seychelles memulai perjalanannya untuk menjadi negara pertama di dunia yang memiliki rencana tata ruang laut yang komprehensif untuk seluruh wilayah lautnya.

Baca juga: KKP Siapkan Aplikasi Alboom untuk Dukung Ekonomi Biru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.