Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Cetak ASN Profesional

Kompas.com - 10/11/2021, 13:35 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Kusdiantoro mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ke-15 Tahun 2021 digelar untuk mewujudkan program prioritas Kementerian KP periode 2021-2024.

Adapun program prioritas Kementerian KP yang dimaksud Kusdiantoro meliputi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap dan pengembangan budidaya untuk meningkatkan ekspor.

Lebih lanjut, program prioritas Kementerian KP juga termasuk pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar, air payau, dan air laut berbasis kearifan lokal.

Untuk diketahui, PKA ke-15 Tahun 2021 diselenggarakan selama 91 hari, mulai 5 Juli hingga 9 November 2021 dan diikuti sejumlah 26 peserta.

Sebanyak 22 peserta merupakan pegawai Kementerian KP dan empat orang lainnya merupakan pegawai Dinas Kabupaten Subang.

Baca juga: KKP Pastikan Tak Semua Kapal Kecil Kena PNBP Perikanan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara blended learning synchronous menggunakan learning management system (LSM) dari platform E-Milea milik Kementerian KP.

Dengan demikian, peserta mudah mengakses penjelasan, pendalaman materi, dan mampu berinteraksi dengan pelatih melalui Zoom Meeting.

Beberapa materi yang diberikan kepada peserta meliputi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, aktualisasi kepemimpinan, serta orientasi program.

Menurut Kusdiantoro, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki fondasi budaya kerja profesional dengan menerapkan core valuesBerAKHLAK”, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Baca juga: Bangun Sektor KP, Menteri Trenggono Dorong Riset Perikanan di Perguruan Tinggi

“Jika semua core values ‘BerAKHLAK’ dapat diserap dan diimplementasikan oleh setiap ASN, maka employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ akan terwujud,” kata Kusdiantoro, dalam acara penutupan PKA ke-15 Tahun 2021.

Dengan demikian, kata dia, upaya reformasi birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional.

“Inovasi adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena inovasi mendukung penciptaan industri, bisnis, dan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan efisiensi, kualitas dari barang dan jasa,” jelas Kusdiantoro.

Untuk itu, lanjut dia, dalam perkembangan pasar yang semakin global, para inovator atau pemimpin memiliki posisi untuk menjawab tantangan.

Baca juga: Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

“Mereka (pemimpin) juga dituntut untuk memiliki kinerja tinggi, efisien, efektif, akuntabel, berintegritas dan berdaya saing tinggi,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Kusdiantoro berharap, pemimpin administrator dapat berperan penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di masing-masing instansi.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono berpesan agar seluruh pejabat di Kementerian KP dapat menjadi pemimpin yang profesional, kompeten, dan bekerja keras melayani masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com