Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

KOPMAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi dukungan serta kerja sama Pemerintah Seychelles yang mendorong minat dan partisipasi publik dalam penerapan konsep blue economy atau ekonomi biru.

Khususnya, dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kemitraan strategis dalam eksplorasi kemungkinan kegiatan percontohan atau investasi lain berbasis ekonomi biru.

"Seychelles sebagai negara pionir ekonomi biru melalui program blue bond sovereign, menyadari potensi perikanan suatu daerah dapat menjadi jaminan bagi investor, khususnya pembangunan wisata bahari,” kata Trenggono, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (1/12/2021).

Dia mengatakan itu dalam acara "Indonesia-Seychelles Blue Economy Workshop: Opportunities for Collaboration and Invesment" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Republik Seychelles di Gedung Mina Bahari IV Kantor Pusat KKP, Selasa (30/11/2021).

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut rencana kerja sama strategis kedua negara di bidang pengembangan ekonomi biru, wisata bahari, pengelolaan pesisir, perikanan bertanggung jawab, dan kawasan konservasi perairan.

Trenggono menuturkan, pemerintah, khususnya Kementerian KP, terus berupaya mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep ekonomi biru.

Konsep ekonomi biru adalah penerapan penangkapan ikan yang terukur di setiap wilayah penangkapan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, Kementerian KP juga mengembangkan budi daya berbasis pada ekspor dengan empat komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.

"Kemudian, dilakukan pula pembangunan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, perairan payau, dan laut,” terangnya.

Trenggono menilai, program terobosan itu akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari dengan tidak melupakan pentingnya menjaga ekologi.

Melalui workshop tersebut, Trenggono berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta membuka jalan bagi kolaborasi inklusif para pemangku kepentingan.

Pasalnya, hal itu penting dalam upaya mengimplementasikan ekonomi biru, mencapai ketahanan, pangan pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.  

Adapun, Indonesia mengusulkan adanya kerja sama dalam pengembangan destinasi wisata, seperti Maratua di Pulau Kalimantan dan lokasi potensial Indonesia lainnya.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui perluasan jejaring hotel internasional kelas dunia dan sinergi aktif dalam menarik investasi asing dengan jaminan kekayaan laut Indonesia (blue bonds) sebagai upaya membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

Termasuk juga melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP dan benchmarking pengembangan wisata bahari sebagai pengembangan modul pelatihan wisata bahari di lokasi wisata Indonesia.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Nico Barito menuturkan, sebagai negara kepulauan, Seychelles memberi perhatian yang amat serius tekait isu penyelamatan lingkungan, khususnya kelautan.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan kolaborasi bidang kelautan, khususnya di pulau-pulau kecil dan pariwisata bahari berkelanjutan, perikanan yang bertanggung jawab, pelestarian dan monitoring keanekaragaman hayati serta kepulauan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.

“Dalam membangun blue economy, kami berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Seperti pada pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)," jelasnya.

Nico menerangkan, konsep berkelanjutan tersebut harus dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat.

"Begitu juga pada zonasi penangkapan, perlu diatur pula kuota ikan yang boleh ditangkap untuk industri, nelayan tradisional dan kuota untuk hobi atau wisata untuk menghindari over-fishing,” jelasnya.

Nico menyebutkan, pihaknya menginginkan kolaborasi perihal investasi terkait best practices Seychelles dalam ekonomi biru dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mencapai koherensi ekonomi biru.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan eksplorasi sarana dan prasarana dalam penetapan prioritas pengelolaan pesisir termasuk pemantauan, penelitian, perlindungan pesisir, dan tata ruang berbasis risiko serta peningkatan kapasitas SDM KP.

Acara ini turut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Presiden Ketiga Republik Seychelles James Alix Michel, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP Suharyanto, serta Presiden African Tourism Board Alain St Ange.

Dalam paparannya, Michel mengatakan, Seychelles dan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (SDA).

Keduanya adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut dalam mendukung penghidupan dan ekonomi.

“Saya yakin baik Seychelles dan Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, ekosistem, dan negara masing-masing dengan menerapkan prinsip blue economy,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di bawah kepemimpinan Michel, Seychelles memulai perjalanannya untuk menjadi negara pertama di dunia yang memiliki rencana tata ruang laut yang komprehensif untuk seluruh wilayah lautnya.