Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Kompas.com - 29/11/2021, 17:34 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai perlunya upaya penutupan akses masuk warga negara asing (WNA) guna mengantisipasi masuknya varian Covid-19 “Omicron” dari Afrika Selatan.

Gus Muhaimin menyerukan penutupan akses WNA dilakukan di pintu masuk bandara, pelabuhan, maupun perbatasan negara.

“Saya kira perlu dipertimbangkan (penutupan akses kedatangan WNA). Kita lihat Sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di bagian selatan Afrika,” kata dia, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (29/11/2021).

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, upaya pemerintah memperketat akses kedatangan pelancong internasional belum cukup jika melihat lonjakan-lonjakan kasus yang terjadi sebelumnya.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Jokowi: Waspada, Antisipasi Sedini Mungkin

Sebab, lanjut dia, Indonesia telah dua kali mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara ekstrem yang dibawa oleh WNA dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri.

“Saya kira ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai ada anggapan imported cases berisiko kecil. Itu justru membahayakan dan memperberat penanganan pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhaimin juga menyoroti keputusan pemerintah untuk menambah masa karantina bagi WNA dan WNI dari awalnya tiga hari menjadi tujuh hari.

“Saya mendukung penambahan masa karantina. Dari tiga hari menjadi tujuh hari dan 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara poin A, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong," jelasnya.

Baca juga: 12 Negara yang Deteksi Omicron dan yang Dilarang Masuk ke Indonesia

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menurutnya, kebijakan penerapan PPKM merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pokoknya jangan sampai menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik saat libur Nataru. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan,” tegas Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi guna pembentukan herd immunity.

Baca juga: 5 Fakta Penting soal Mutasi Terbaru Covid-19, Varian Omicron

Di samping itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak pilih-pilih jenis vaksin, karena semua vaksin yang disediakan pemerintah merupakan pilihan terbaik.

“Kalau masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan (prokes), maka Covid-19 ini bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketiga,” pintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com