KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizal menilai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tengah berupaya melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Bobby menanggapi pernyataan Dudung yang meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Ini pendekatan humanis dan memastikan yang dikedepankan civil justice, bukan act of war seperti yang dikhawatirkan," ujar Bobby, dalam diskusi virtual yang digelar Medcom.id, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Arahan KSAD Dudung Abdurachman, Rangkul KKB, hingga Cintai Rakyat Papua

Bobby menyatakan, keinginan Dudung tersebut juga dapat membuat penanganan konflik di Papua menjadi satu atap.

Mengingat, dalam penanganan konflik di Bumi Cendrawasih, terdapat beragam aparat keamanan dan pertahanan yang dilibatkan dalam satuan tugas (satgas).

Dalam konteks ini, Bobby menyebut mereka sebagai "satgas gado-gado" karena aparat Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, hingga Polri diterjunkan secara bersamaan.

"Kita kadang-kadang bingung juga, kok ada BIN, ada polisi, ada TNI. TNI-nya juga macam-macam, bukan Rider saja, ada yang lain, ini kiranya dengan Pak Dudung tersebut mungkin ini akan menguatkan koordinasi satu atap," kata Bobby.

Di sisi lain, Bobby juga menyebutkan, postur pertahanan TNI di Papua masih kurang sekitar 3.000 prajurit.

"Secara formasi masih kurang 3.000 personel di sana (Papua), kurang. Postur keamanan di Papua itu masih sangat kurang," kata Bobby.

Baca juga: KSAD Dudung: Jangan Anggap KKB sebagai Musuh

Bobby menilai, postur pertahanan di Papua mempunyai formasi ideal apabila merujuk pada sebuah lokasi atau demografi. Misalnya, adanya pos militer di setiap 500 meter atau 5 kilometer di setiap wilayah.

Salah satu fungsi keberadaan pos ini adalah untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain.

Hanya saja, ia menilai bahwa masih ada lokasi yang belum terkoneksi satu sama lain karena postur pertahanan yang masih kurang. Untuk itu, ia meminta postur pertahanan di Papua harus ditambah.

Apalagi, faktor alam di Papua umumnya menjadi dominasi KKB.

"Wilayah vegetasi alamnya merupakan faktor dominan, bukan kemampuan bersenjata para KKB tersebut, sehingga perlu sistem pertahanan regional yang lebih rapat," imbuh Bobby.