Kompas.com - 26/11/2021, 11:38 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema ?Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia. dpr.go.idAnggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema ?Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia.

KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) John Kenedy Azis mengatakan, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau Panja Haji.

John mengatakan, pelaksanaan ibadah haji hingga penetapan ongkos haji pada 2022 perlu melibatkan kerja sama antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi VIII.

“Kalau Panja Haji itu sudah terbentuk kami akan melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kesiapan-kesiapan pemerintah terhadap rencana pelaksanaan haji tersebut,” kata John, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Dia mengatakan itu dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

John mengatakan, Panja Haji akan memantau kesiapan pemerintah terkait urusan pesawat, transportasi di Indonesia, transportasi penerbangan, transportasi selama di tanah suci, dan kesiapan hotel.

Baca juga: Bahas Persiapan Umrah dan Haji, Menag Bertemu Gubernur Mekkah

Kemudian, Panja Haji juga akan melakukan rapat-rapat dengan kementerian atau lembaga terkait, pihak penerbangan (Garuda Indonesia), hingga perwakilan pemerintah Arab Saudi.

“Dari situ kami akan mengetahui apakah akan ada penambahan ongkos atau biaya haji atau tidak,” ujarnya.

John menambahkan, Komisi VIII DPR sebelumnya telah mewanti-wanti pemerintah agar menjaga stabilitas ongkos haji tahun 2022.

“Kami saat ini belum bisa memastikan apakah (ongkos haji) naik atau tidak. Tetapi yang jelas kami sudah mewanti-wanti dan sudah berharap kepada pemerintah supaya ongkos haji tahun 2022 tidak naik. Kalau pun naik, tidaklah dengan jumlah yang signifikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyampaikan, tidak terlaksananya pelaksanaan ibadah haji pada dua tahun terakhir bukan karena kesalahan atau ketidakmampuan Pemerintah Indonesia dalam hal mengurus masalah jemaah haji.

Baca juga: Catat, Perjalanan Haji dan Umrah Sudah Bebas PPN

Namun, hal itu lebih dikarenakan Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak melaksanakan ibadah haji untuk umat Islam di luar Arab Saudi.

“Pemerintah Arab Saudi melaksanakan ibadah haji hanya untuk mereka yang menetap di Arab Saudi, baik warga negara Arab Saudi sendiri maupun warga negara asing yang berdomisili di Arab Saudi,” ujarnya.

Selain itu, sambung John, tidak terlaksananya ibadah haji selama dua tahun terakhir berdampak pada semakin panjangnya daftar antrean para jemaah haji.

“Setidak-tidaknya, kita setiap tahun mengirim kuota kurang lebih sekitar 225.000 jemaah. Dengan tidak terlaksananya ibadah haji pada 2020 dan 2021, maka telah menambah panjang daftar antrian calon jemaah haji,” paparnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Barat II itu pun menyatakan bahwa Komisi VIII DPR dan seluruh umat muslim calon jemaah haji di Indonesia sangat berharap pelaksanaan ibadah haji pada 2022 bisa dilakukan.

Baca juga: Berangkat Haji dan Umrah Sekarang Bebas PPN, Tahun Depan Rencana Dibuka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.