Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

9 Kiai Sepuh Surati PBNU, Minta Muktamar Ke-34 Ditunda hingga Akhir Januari 2022

Kompas.com - 25/11/2021, 12:20 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan kiai sepuh berkirim surat ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU hingga akhir Januari 2022.

Berdasarkan jadwal, seharusnya Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang.

"Karena itu idealnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96," demikian salah satu butir kesepakatan para kiai sepuh tersebut yang dikutip Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Wapres Minta Muktamar NU Tidak Gaduh

Surat tersebut terdiri dari dua halaman yang merupakan hasil pertemuan para masyayikh tertanggal 24 November 2021.

Pertama, berbentuk berita acara kesepakatan pertemuan yang ditandatangani oleh 9 kiai sepuh dan kedua berisi penyampaian hasil kesepakatan tersebut yang ditujukan langsung kepada PBNU.

Para kiai sepuh juga meminta muktamar dilangsungkan dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan.

Selain itu, dalam poin musyawarahnya, para kiai juga bermufakat agar Muktamar ke-34 NU dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal.

Sebanyak sembilan kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah ini yaitu Anwar Mansyur dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, Tuanku Bagindo H Muhammad Letter dari Sumatera Barat.

Baca juga: Jadwal Muktamar NU Deadlock karena PPKM Level 3, Ini Saran Gus Nadir untuk PBNU

Kemudian, Manarul Hidayat dari Jakarta, Abun Bunyamin dari Jawa Barat, Ahmad Haris Shodaqoh dari Jawa Tengah, Abdul Kadir Makarim dari NTT, Muhsin Abdillah dari Lampung, dan Farid Wajdy dari Kalimantan Timur.

Awalnya, Muktamar ke-34 NU dijadwalkan digelar pada 23 hingga 25 Desember 2021.

Namun, karena pemerintah memutuskan PPKM Level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru, akhirnya jadwal agenda yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ini mengalami ketidakpastian.

Kondisi ini kemudian menimbulkan suasana yang kurang kondusif. Tensi kontestasi para kandidat yang terpolarisasi pada dua kelompok besar, yakni Said Aqil Siradj (SAS) dan Yahya Cholil Staquf (YCS), semakin intens.

Baca juga: Jelang Muktamar Ke-34, NU Bentuk Majelis Tahkim yang Diketuai Maruf Amin

Dikabarkan, kelompok SAS menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU.

Sementara itu, kelompok YCS menginginkan Muktamar dipercepat pada tanggal 17-19 Desember sebelum berlakunya PPKM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com