Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2021, 11:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan para guru honorer yang telah lama mengabdi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Puan bersyukur kesejahteraan guru telah berangsur membaik, tetapi ia mengingatkan banyak guru yang belum mendapatkan kesejahteraan layak, khusunya gugu-guru honorer.

"Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru," kata Puan dalam siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Hari Guru Nasional, Wapres: Pemerintah Akan Tingkatkan Kesejahteraan Guru

“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.

Untuk itu, Puan berharap agar pemerintah menambah afirmasi kepada guru honorer yang telah lama mengabdi dalam seleksi ASN PPPK agar proses pengangkatan mereka dapat dipercepat.

“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” kata Puan.

Menurut dia, tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru-guru honorer.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Jokowi: Kerja Keras Akhiri Pandemi, Pulihkan Pendidikan

Politikus PDI-P itu juga mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai, pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini, kata dia.

Ia memastikan, DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru, termasuk mengawasi program satu juta guru PPPK tahun 2021.

Adapun hal ini disampaikan Puan dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com