Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi II Harap Rapat Konsultasi Terkait Jadwal Pemilu Digelar Sebelum Reses

Kompas.com - 24/11/2021, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berharap, rapat konsultasi penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat dilakukan sebelum masa reses Desember 2021.

Tujuannya, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memutuskan jadwal resmi pemungutan suara.

"Saya berharap, sebelum masuk masa reses pertengahan Desember nanti, sudah bisa dijadwalkan rapat," kata Luqman dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

Politikus PKB itu mengatakan, hingga kini belum ada jadwal rapat kerja (raker) atau pun rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemendagri dan DKPP terkait jadwal Pemilu 2024.

Ia juga berharap, rapat Komisi II terkait jadwal pemilu itu dapat dihadiri baik pemerintah, maupun para penyelenggara Pemilu.

"Sehingga KPU, sesuai kewenangan yang diberikan UU, dapat segera memutuskan dan mengumumkan tanggal pemilu 2024," jelasnya.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU Pemilu soal Verifikasi Parpol yang Diajukan Berkarya, Perindo, dan PBB

Lebih lanjut, Luqman mengaku sudah mendengar kabar bahwa KPU telah berkonsultasi dengan Presiden terkait persiapan Pemilu 2024. Ada tigahal yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertama, Presiden telah memahim rencana tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang disusun KPU, di mana tanggal pemungutan suara akan jatuh pada 21 Februari 2024.

Kedua, Presiden meminta KPU agar menyusun anggaran tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan efisien, mengingat ketertabasan keuangan negara akibat pandemi covid-19.

Berikutnya, lanjut Luqman, berkembang pemikiran untuk memajukan Pilkada serentak 2024 dari November ke September 2024.

"Pertimbangan utamanya, agar tidak ada lagi transisi kepemimpinan daerah melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah," jelasnya.

"Untuk memajukan Pilkada dari bulan November, tentu perlu ditindaklanjuti dengan revisi terbatas UU Pilkada atau dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)," tambah dia.

Luqman mengaku gembira mendengar kabar tersebut.

Baca juga: Enam Opsi Model Pemilu Serentak yang Diusulkan MK

Ia pun mengatakan, PKB sejak semula memiliki pendapat yang sama dengan PDI Perjuangan dan beberapa Fraksi lain, bahwa hari pemungutan suara 2024 lebih tepat dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024.

Adapun tanggal tersebut sebagaimana yang diusulkan KPU.

"Tentu PKB memiliki banyak pertimbangan, utamanya adalah agar pemilu 2024 sungguh-sungguh bisa menjadi sarana konstitusional bagi rakyat menggunakan kedaulatannya atas negara ini untuk membentuk pemerintahan," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 belum kunjung diputuskan oleh KPU.

Hal ini karena masih adanya perdebatan antara KPU, Pemerintah dan Komisi II DPR mengenai kesepakatan jadwal pemungutan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com