Satgas Covid-19 Imbau Kepala Daerah Pantau Tren Kasus Nasional dan Regional

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia harus waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus di awal Tahun Baru 2022.

Oleh karenanya ia mengimbau kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota harus siap dan mengantisipasi lonjakan kasus menjelang periode Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).

“Tren kasus secara nasional dan regional harus terus dipantau dan apabila ada kenaikan kasus maka segera ditindaklanjuti,” ujar Wiku seperti dalam dimuat dalam laman covid19.go.id, Selasa (23/11/2021).

Tak hanya antisipasi, lanjut dia, bupati dan wali kota juga harus saling berkoordinasi, mengingatkan dan bahu-membahu apabila di wilayahnya mengalami kenaikan kasus Covid-19.

Baca juga: IDI Minta Pemerintah Jaga Ketersediaan Obat untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pernyataan itu Wiku sampaikan dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Selain koordinasi kepala daerah, Wiku meminta masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan (prokes) dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Lebih lanjut ia mengimbau pembentukan satgas atau pos komando (posko) di setiap fasilitas umum (fasum).

Begitu pula masyarakat juga diimbau bepergian pada lokasi dan kegiatan yang sudah memfasilitasi keberadaan satgas khusus Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Dukung Pemerintah Tangani Pandemi

"Semata-mata ini demi menjamin keamanan diri sendiri dan keluarga yang berperan dalam mencegah peningkatan kasus pada tingkat regional maupun nasional," ucap Wiku.

Pembukaan kegiatan secara bertahap

Seperti diketahui, Indonesia saat ini berangsur-angsur kembali membuka berbagai sektor kegiatan masyarakat secara bertahap akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah melakukan pembukaan kegiatan itu pun secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hal ini dilakukan agar kondisi pandemi yang tengah terkendali dapat terus dijaga. Utamanya pada periode libur Nataru 2022 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wiku mengatakan, pembukaan bertahap merupakan metode Indonesia setelah mempelajari pengalaman dari empat negara di Eropa dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Waspada Pandemi Gelombang 3, Covid-19 di Eropa Sedang Tinggi-tingginya

Pengalaman dari empat negara itu menjadi patokan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas yang aman dan nyaman dari Covid-19.

Wiku menambahkan, Indonesia juga perlu memperhatikan lonjakan kasus di berbagai negara berpotensi menjadi importasi kasus.

"Dari kenaikan kasus di empat negara ini, kami dapat belajar bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam," ucapnya.

Adapun empat negara yang dimaksud adalah Austria, Belanda, Belgia dan Jerman. Keempatnya kini mengalami kenaikan kasus yang signifikan. Bahkan lebih banyak dari periode Nataru tahun lalu.

Baca juga: Austria Terapkan Lockdown Total akibat Kenaikan Kasus Covid-19

Padahal, imbuh Wiku, awal 2020 atau awal pandemi Covid-19, pemerintah setempat mengimplementasikan wajib lockdown dan penggunaan masker.

Namun, begitu kasus menurun pada Mei 2020, pembatasan longgar sehingga aktivitas kembali normal dan masker tidak menjadi kewajiban.

Dampaknya, terjadi kenaikan kasus lagi pada September 2020 yang terus mencapai puncaknya pada akhir 2021.

Di Belgia misalnya, kenaikan kasus paling signifikan karena tidak menerapkan pembatasan aktivitas dan wajib masker saat awal kasus mulai naik.

Baca juga: Nadiem soal Protokol Belajar Tatap Muka Terbatas: Wajib Masker hingga Kantin Belum Boleh Buka

"Lonjakan kasus yang terjadi menyebabkan keempat negara kembali memberlakukan lockdown dan wajib masker," imbuh Wiku.

Selanjutnya, pada awal 2021 setelah kasus mulai menurun, perlahan empat negara ini melonggarkan pembatasan aktivitas dan kewajiban masker tidak lagi seketat awal.

Kebijakan tersebut, sebut Wiku, bertahan sekitar delapan bulan. Namun sayangnya, berdampak pada lonjakan kasus tajam hingga lebih dari 180 kali lipat.

Oleh karena itu, saat ini Austria, Belanda dan Jerman kembali lockdown dan wajib masker, kecuali Belgia.

Baca juga: PM Belanda Kesal Sebut Provokator Kerusuhan Demo Aturan Covid-19 Idiot

Wiku menjelaskan, dalam penerapan lockdown itu tidak mudah dilakukan. Sebab, ada penentangan dari masyarakat hingga melakukan aksi massa.

“Pasalnya, dalam setahun itu masyarakat terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker yang tidak ketat,” imbuhnya.

Apabila melihat lebih dekat pada lonjakan kasus empat negara tersebut, kenaikannya tidak menyebabkan lonjakan pasien Intensive Care Unit (ICU) dan lonjakan kematian. Hal ini dikarenakan cakupan vaksinasi keempat negara sudah cukup tinggi.

Dari perbandingan data, pada lonjakan pertama pada 2020 sebelum ada vaksin, lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien ICU dan juga kematian.

Dibarengi penerapan prokes

Meskipun vaksinasi punya peran besar, Wiku menyatakan, vaksin Covid-19 tetap tidak bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus tanpa dibarengi dengan penerapan disiplin prokes.

“Namun, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap harus terus dilakukan. Sebagai upaya perlindungan maksimal, maka vaksinasi harus memenuhi minimal 70 persen populasi masyarakat,” ucapnya.

Wiku kembali mengatakan, bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam.

Tak hanya itu, imbuh dia, penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.

Baca juga: Soal Kebijakan Pandemi Covid-19, Cita Citata: Lebih Ketat di Indonesia daripada di New York

“Oleh karenanya, kepatuhan prokes terutama memakai masker sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan,” ucap Wiku.

Sebab, lanjut dia, masker adalah tameng utama dalam melawan pandemi Covid-19 meski sudah divaksinasi.

Dengan begitu, kebijakan bebas masker dirasa tidak tepat apabila masyarakat melanggar prokes.

Terkait hal itu, ia menilai, kebijakan di suatu negara perlu diselaraskan dengan negara atau wilayah yang berbatasan langsung.

Baca juga: 3 Kebijakan Pemerintah Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Akhir Tahun

Hal tersebut karena lonjakan kasus yang terjadi pada satu negara dapat memengaruhi lonjakan di negara atau wilayah lainnya yang berdekatan.

“Jadi selain taat prokes juga harus menambah cakupan vaksinasi. Sebab, hal ini terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien Covid-19 sehingga dapat menurunkan potensi kematian,” ucap Wiku.