Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

Kompas.com - 23/11/2021, 12:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika Megawati, Prabowo, dan Puan hendak menghadiri pelantikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Perbincangan terjadi ketika ketiganya menantikan dimulainya acara pelantikan di ruang VVIP Istana.

"Itu kan saat acara pelantikan Panglima (TNI) di holding VVIP. Itu kan sedang nunggu acara akan dimulai," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Saat ditanya apakah pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Puan disengaja atau tidak, Heru tak memberikan tanggapan.

Heru juga tak merespons mengapa Presiden Jokowi tak ikut hadir dalam perbincangan tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pertemuan abtara Megawati, Prabowo, dan Puan.

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Faldo menuturkan, Megawati adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Adapun Puan merupakan Ketua DPR RI, sedangkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Sebelumnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan ketiganya kini menjadi polemik. Sejumlah pihak melayangkan kritik karena penggunaan Istana Negara sebagai pertemuan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com