Perjalanan Antardesa di Papua Barat Ditempuh 4 Hari, Menteri Desa PDTT: Saya Prihatin

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengaku prihatin karena masih ada akses antardesa di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat yang harus ditempuh dalam waktu empat hari perjalanan.

“Saya prihatin banget itu kalau kita masih harus jalan kaki empat hari, itu kan wajar kalau kemudian kita bilang belum merdeka,” ujarnya dalam pertemuan dengan Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor di Kantor Kementerian Desa PDTT, Kalibata, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Ia pun meminta Hendrik untuk segera menyelesaikan data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Gus Halim mengatakan, dengan data tersebut, kebutuhan desa di Teluk Wondama dapat terpetakkan, termasuk kebutuhan akan ketersediaan akses infrastruktur.

Baca juga: Desa Wisata Lembang Nonongan, Desa Agraris di Toraja Utara

“Saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Masih banyak di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lainnya. Jadi, kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah,” kata Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Ia mengaku, akses infrastruktur terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Gus Halim menilai, dibutuhkan skema khusus pembiayaan untuk menyediakan akses jalan antardesa di wilayah 3T.

“Entah Dana Alokasi Khusus (DAK) atau apa (sumber dana lainnya). Termasuk dana desa, nanti disinergikan. Dana desa juga digunakan untuk itu, harus berpikir praktis saja. Karena yang paling dibutuhkan kan akses,” jelasnya.

Baca juga: Dana Desa Diprioritaskan untuk BUMDes, Gus Halim: Penggunaan Harus Akuntabel

Sementara itu, Bupati Hendrik memaparkan, masalah di Kabupaten Teluk Wondama memang cukup kompleks, terutama masalah infrastruktur.

“Sampai saat ini masih banyak akses jalan dari desa ke desa dan masih belum bisa ditembus dan hanya bisa ditempuh empat sampai tujuh hari dengan jalan kaki, sehingga banyak masyarakat yang merasa belum merdeka,” kata Hendrik.

Ia menyebutkan, dari sejumlah total 75 desa di Kabupaten Teluk Wondama, setidaknya terdapat 40 desa yang masih belum memiliki akses infrastruktur.

“Situasi ini tentu menyulitkan bagi kami untuk berkembang karena akses transportasi menjadi terbatas,” ujarnya.

Menurut Hendrik, masalah akses infrastruktur perlu segera diselesaikan agar berdampak baik bagi masa depan Teluk Wondama.

“Memang dari segi geografis kita butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa. Tapi saya melihat prospek ke depan, masyarakat di wilayah ini akan sangat bagus,” tutur Hendrik.