Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Kompas.com - 22/11/2021, 14:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

"Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman Presiden," ujar dia.

Menurut dia, jikalau presiden sekalipun ingin mengadakan pertemuan politik kepartaian, maka tak digelar di Istana Kepresidenan.

Baca juga: Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Habiburokhman: Kemungkinan Koalisi Gerindra-PDI-P Sangat Terbuka

"Biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka," ujar Andi. 

Tanggapan Istana

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini pun menanggapi pertemuan antara Prabowo, Megawati, dan Puan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pertemuan itu.

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Faldo menuturkan, Megawati Soekarnoputri adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Sementara itu, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Sedangkan, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Baca juga: Prabowo Bertemu Megawati dan Puan di Istana, Jubir: Silaturahim Terjaga Baik meski Pernah Berkontestasi

 

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Terlebih saat itu merupakan hari pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pembicaraan mengenai politik pun disebutnya wajar karena ketiga tokoh juga merupakan politisi.

"Orang politik ketemu ya pasti bicara politik. Tidak ada yang aneh, lah. Bercandaan saja pasti ada politiknya. Presiden kan tidak harus ikut semuanya, sudah ada agenda masing-masing," kata dia.

"Itu kan sedang dalam momen pelantikan panglima, jadi itu duduk-duduk berfoto, sambil ngobrol. Ya biasa saja," ucap Faldo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com