Salin Artikel

Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/11/2021), menuai polemik.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang VVIP di Istana Negara itu bersamaan dengan momen pelantikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Mulanya, informasi mengenai pertemuan itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

"Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," ucap dia.

Namun, Hasto tak membeberkan apakah pertemuan itu dilakukan sesudah atau sebelum pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Hasto juga tak mengungkapkan detail pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ia hanya menambahkan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh putri Ketua Umum PDI-P Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR.

Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan itu membahas seputar politik kebangsaan dan berbagai dinamika politik nasional.

Dikritik Partai Demokrat

Pertemuan itu pun mendapat kritik dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng. 

Ia lantas membandingkannya dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurut dia tak pernah menggunakan Istana Kepresidenan untuk pertemuan politik dengan petinggi partai.

Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi.

Andi mengaku heran pertemuan yang mengagendakan politik itu bisa terjadi di Istana Negara, tanpa ada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bukan presiden menjabat, melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden. Presiden saja tidak pantas melakukannya. Apakah sudah mendapat izin Presiden?" kata eks Jubir SBY itu.

Andi kemudian menjelaskan alasan mengapa Istana Negara tidak boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan politik kepartaian.

Ia mengatakan, Istana Negara maupun Istana Merdeka merupakan simbol Lembaga Kepresidenan. Oleh karena itu, kata Andi, sejak dahulu, Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian.

"Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman Presiden," ujar dia.

Menurut dia, jikalau presiden sekalipun ingin mengadakan pertemuan politik kepartaian, maka tak digelar di Istana Kepresidenan.

"Biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka," ujar Andi. 

Tanggapan Istana

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini pun menanggapi pertemuan antara Prabowo, Megawati, dan Puan tersebut. Ia mengatakan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pertemuan itu.

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Faldo menuturkan, Megawati Soekarnoputri adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Sementara itu, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Sedangkan, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Terlebih saat itu merupakan hari pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pembicaraan mengenai politik pun disebutnya wajar karena ketiga tokoh juga merupakan politisi.

"Orang politik ketemu ya pasti bicara politik. Tidak ada yang aneh, lah. Bercandaan saja pasti ada politiknya. Presiden kan tidak harus ikut semuanya, sudah ada agenda masing-masing," kata dia.

"Itu kan sedang dalam momen pelantikan panglima, jadi itu duduk-duduk berfoto, sambil ngobrol. Ya biasa saja," ucap Faldo.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/14402341/pertemuan-prabowo-dan-megawati-yang-dikritik-demokrat-karena-berlangsung-di

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke