Sebut Investasi di BUMN Terhambat Birokrasi, Jokowi: Saya Kadang Ingin Marah, Hal Gampang Kok Sulit Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa investasi di perusahaan BUMN terhambat kondisi internal dan bikrokrasi di Indonesia.

Jokowi menyampaikan itu saat memberi pengarahan kepada para direksi dan komisaris Pertamina dan PLN di Istana Negara.

Jokowi menyatakan ingin marah saat mengetahui proses berinvestasi yang seharusnya mudah dilakukan tetapi sulit direalisasikan.

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu (mudah), tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," ujarnya sebagaimana dipantau dari siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi: Yang Ingin Investasi ke PLN dan Pertamina Banyak dan Antre tapi Ruwet di Birokrasi

Kepala Negara menyebutkan, sebenarnya banyak investor yang ingin berinvestasi di Pertamina dan PLN. Akan tetapi, ruwetnya birokrasi menghambat investasi yang ada.

"Saya minta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi," tegasnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya oleh Pertamina dan PLN.

Misalnya, bagi PLN dari sisi tarif listrik dan dari Pertamina untuk harga premium dan LPG harus disampaikan secara terbuka.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi ke PLN dan Pertamina: Kalau Ada Persoalan yang Ada Politisnya Sampaikan ke Saya

Artinya, kata Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan dari pemerintah.

Jokowi pun meminta kedua perusahaan pelat merah itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," jelas Jokowi.

"Kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," tambahnya.