Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Yang Ingin Investasi ke PLN dan Pertamina Banyak dan Antre tapi Ruwet di Birokrasi

Kompas.com - 20/11/2021, 14:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak sekali pihak yang ingin berinvestasi di Pertamina dan PLN.

Namun, hal itu terhambat birokrasi dan sistem di BUMN sendiri.

"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada direksi dan komisaris Pertamina dan PLN di Istana Negara, sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi ke PLN dan Pertamina: Kalau Ada Persoalan yang Ada Politisnya Sampaikan ke Saya

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," tegasnya.

Jokowi meminta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi BUMN.

Jokowi mengingatkan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya oleh Pertamina dan PLN.

"Bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemimpin UEA Puji RI Kini Serba Cepat, Beda dari Sebelumnya

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tapi yang logis, karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," lanjutnya.

Artinya, kata Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan dari pemerintah.

Jokowi pun meminta kedua perusahaan pelat merah itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," jelas Jokowi.

"Kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com