Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tunjuk Bambang Wuryanto Jadi Ketua Komisi III DPR Gantikan Herman Hery

Kompas.com - 18/11/2021, 08:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan menunjuk Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk menjadi ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Hery yang dipindah ke Komisi VII DPR.

Anggota Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Bambang dipilih menggantikan Herman karena Bambang merupakan sosok senior di Fraksi PDI-P.

"Betul (Bambang Wuryanto gantikan Herman Hery). Tokoh senior fraksi," kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: PDI-P Pindahkan Herman Herry dari Komisi III ke Komisi VII

Selain menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII DPR, Bambang juga merupakan sekretaris Fraksi PDI-P serta ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu dan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Adapun posisi wakil ketua Komisi VII DPR yang ditinggalkan Bambang akan ditempati oleh Dony Maryadi Oekon yang sebelumnya merupakan kepala Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi VII DPR.

Hendrawan mengatakan, rotasi tersebut akan disahkan oleh pimpinan DPR dalam rapat di masing-masing komisi.

"Pimpinan DPR mengesahkan ke komisi," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.

Baca juga: FX Rudy Tanggapi Sindiran Bambang Pacul soal Kader Celeng: Kok Tak Pakai Logika

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI-P memindahkan Herman dari posisi ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi VII DPR dalam rangka pergiliran tugas atau tour of duty.

"Betul, dipindah dari (Komisi) III ke (Komisi) VII per 16 November. Ini tour of duty, tour of duty biasa," kata Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com