Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi: Veronika Ditunjuk sebagai Kuasa Bank Panin untuk Kurangi Angka Kewajiban Pajak

Kompas.com - 17/11/2021, 00:31 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan Bank Panin, Ahmad Hidayat mengungkapkan, Veronika Lindawati memang ditunjuk sebagai kuasa Bank Panin untuk menurunkan jumlah kewajiban pajak bank tersebut.

Kesaksian itu disampaikan Ahmad yang hadir sebagai saksi untuk dua orang mantan pejabat Direktoran Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Angin Prayitno dan Dadan Ramdani yang menjadi terdakwa kasus pengurusan pajak. 

Sebelumnya, Tim Pemeriksa DJP Kemenkeu menyampaikan bahwa Bank Panin harus membayar kewajiban pajak senilai Rp 900 miliar tahun 2016.

Baca juga: Kuasa Bank Panin Bantah Beri Uang Rp 5 Miliar untuk Tim Pemeriksa Pajak DJP

Namun, angka tersebut turun signifikan setelah Veronika yang mengambil alih pengurusan kewajiban pajak itu.

“Apakah pemberian kuasa sepenuhnya pada Ibu Veronika supaya pajak diturunkan atau lebih murah?” tanya jaksa pada sidang lanjutan dugaan suap pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (16/11/2021).

“(Agar) pajaknya berkurang,” ucap Ahmad.

Ia mengaku memberi kuasa pada Veronika untuk mengurus pajak Bank Panin atas permintaan Chief Financial Officer PT Bank Panin, Marlina Gunawan.

Menurut Ahmad, Marlina mengatakan bahwa Veronika adalah sosok yang tepat untuk mengurus kewajiban pajak itu karena pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pajak dan Keuangan Bank Panin tahun 1995.

Baca juga: Hakim Dalami Tujuan Pihak Bank Panin Tunjuk Tersangka Penyuap Pegawai DJP Urus Pajak

Veronika yang disebut orang kepercayaan founder Bank Panin, Mu’min Ali Gunawan itu dinilai punya banyak koneksi didalam DJP.

“Makanya diusulkan supaya Ibu Veronika mengurus perpajakan (Bank) Panin,” ucap dia.

“Apakah karena pengurusan Veronika itu pajaknya turun jadi Rp 300 miliar?” konfirmasi jaksa pada Ahmad.

“Iya, Pak,” ucap Ahmad. 

Adapun Veronika berstatus tersangka dalam perkara ini.

Jaksa menduga Veronika memberikan commitment fee pada Angin dan Dadan senilai 500.000 dollar Singapura atau setara Rp 5 miliar untuk mengurus kewajiban pajak itu.

Baca juga: Meski Keberatan, Saksi Sebut Bank Panin Tetap Bayar Kewajiban Pajak Rp 300 Miliar

Sementara itu, Angin dan Dadan diduga menerima suap senilai Rp 57 miliar untuk merekayasa kewajiban pajak.

Selain dari Veronika, jaksa menduga Angin dan Dadan menerima suap dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) Aulia Imran dan Ryan Ahmad, serta konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com