Polri Klaim Tak Ada Kendala soal Rencana Perekrutan 57 Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, tidak ada kendala terkait rencana perekrutan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Ia menuturkan, saat ini semuanya masih dalam proses.

"Terkait rekrutmen mantan pegawai KPK, kami sampaikan saat ini masih dalam proses. Dan untuk prosesnya tidak ada kendala," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menyatakan, Polri tengah menyiapkan payung hukum untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK itu.

Baca juga: Istana Sebut Jabatan Eks Pegawai KPK di Polri Masih Disiapkan

Dia mengungkapkan, Polri terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hal ini.

"Sedang dibuatkan payung hukum terhadap pelaksanaan rekrutmen. Semua dipersiapkan sehingga ketika dilakukan rekrutmen dapat dijaga legalitasnya," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Namun, Rusdi belum menyebutkan detail soal bentuk payung hukum yang dimaksud. Ia berharap, dasar hukum itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Adapun 57 mantan pegawai KPK telah resmi diberhentikan pada 30 September 2021. Mereka dipecat karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Baca juga: Soal Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK, Polri Siapkan Payung Hukum

Polri dan sembilan orang perwakilan mantan pegawai KPK sudah sempat bertemu pada 4 Oktober 2021.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri saat itu, yaitu Irjen Argo Yuwono, perwakilan mantan pegawai KPK mengapresiasi tawaran Kapolri untuk merekrut mereka menjadi ASN di kepolisian.