Kompas.com - 12/11/2021, 09:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 di Sulawesi Barat.

Empat tersangka yaitu M selaku pejabat pembuat komitmen, SB selaku pelaksana kegiatan atau Direktur PT MJK, AW selaku pelaksana lapangan, dan A selaku konsultan pengawas atau Direksi CV CPN.

"Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Lagi dalam Kasus Asabri

Selanjutnya, untuk mempercepat proses penyidikan, penyidik langsung menahan keempat tersangka. Keempatnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Mamuju mulai 11 November sampai 30 November 2021.

Leonard menuturkan, duduk perkara kasus ini yaitu pada tahun anggaran 2018, dilaksanakan pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju yang anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Perempuan.

Kegiatan pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju dilaksanakan oleh PT MJK berdasarkan kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp 17,7 miliar.

Kemudian, dalam laporan pekerjaan tersebut dilaksanakan hingga selesai 100 persen dan telah dibayarkan 100 persen.

"Namun, terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sehingga diduga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 1,6 miliar," ujar dia.

Baca juga: Kejaksaan Agung Siap Hadapi Gugatan Terkait Sitaan Kasus Korupsi Asabri

Adapun peran masing-masing tersangka yaitu, M telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Selain itu, M menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada kuasa pengguna anggaran tidak sesuai dengan kontrak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.