Menko PMK Minta Pemerintah Daerah Perluas Jangkauan Program BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memperluas jangkauan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dia mengatakan, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi semua pekerja.

Salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Inpres ini telah menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendorong gubernur dan bupati/wali kota mengoptimalkan jangkauan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Muhadjir dalam sosialisasi implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 pada Kamis (11/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Muhadjir mengatakan, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Baca juga: Indeks Daya Saing Indonesia Turun, Menko PMK Ingin Gencarkan Pembangunan SDM Profesional

Oleh karena itu, Muhadjir meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi mengoptimalkan jangkauan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

Pasalnya, jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku bagi semua kalangan pekerja.

"Termasuk non-aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

Muhadjir mengatakan, melalui Inpres tersebut pula Presiden ingin memastikan setiap pekerja yang berada dalam wilayah kerja gubernur, bupati, dan wali kota terlindungi.

Perlindungan tersebut adalah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun dalam rangka memperkuat pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

Aturan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)-nya dan mendaftarkan pekerja non-ASN pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: Menko PMK: Banyak Bencana Alam Disebabkan Ketidakdisiplinan Masyarakat

Peraturan tersebut juga sudah dilengkapi dengan Surat Edaran Nomor 842.2/5193/SJ/ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

"Aturan itu menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar semua pekerja baik di sektor formal maupun informal terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap dia.