Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Edukasi Protokol Kesehatan Dimulai dari Sekolah Lebih Efektif

Kompas.com - 03/11/2021, 17:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, edukasi tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 harus dimulai dari sekolah menyusul dimulainya kembali pembelajaran tatap muka (PTM).

Menurut dia, edukasi tentang protokol kesehatan sejak dari sekolah akan lebih efektif dilakukan.

Pasalnya, anak-anak cenderung lebih mudah untuk dikontrol dan diarahkan.

"Jadi sebetulnya edukasi kepada masyarakat itu akan lebih efektif kalau dimulai dari sekolah. Harapannya, anak-anak bisa memberikan inspirasi kepada orangtua di rumah agar mereka mematuhi protokol kesehatan," ujar Muhadjir saat meninjau pelaksanaan PTM di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Rabu (3/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Lengah Terapkan Protokol Kesehatan meski Kasus Covid-19 Cukup Rendah

Muhadjir mengatakan, meski pelaksanaan PTM telah dimulai, tetapi yang paling utama adalah menerapkan disiplin protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M).

Menurut dia, edukasi protokol kesehatan melalui anak-anak sekolah akan sangat baik bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengapresiasi penerapan disiplin protokol kesehatan pada MIN Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

"Sebagai satu-satunya MIN di Berau, kepatuhan MIN Tanjung Redeb dalam menerapkan protokol kesehatan layak dijadikan contoh," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Harap SMK Hasilkan Lulusan Siap Kerja

Oleh karena itu, dia pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Berau menambah jumlah peserta didik yang melaksanakan PTM menjadi 50 persen di setiap kelas.

Muhadjir juga meminta agar di tingkat provinsi, PTM juga bisa segera dilaksakanan sesuai instruksi pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

"Tapi sebelum memulai atau menambah jumlah peserta PTM, lebih dahulu harus konsultasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing provinsi dan daerah. Selain itu, harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com