Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK: Pemulangan Pekerja Migran Harus Baik dan Maksimal

Kompas.com - 04/11/2021, 15:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia harus dilakukan dengan baik.

Menurut dia, penanganan PMIB harus dilakukan maksimal karena adanya beragam kerentanan.

"Proses penanganan PMIB dengan ragam kerentanannya ini harus dilakukan secara maksimal. Mereka ini pahlawan devisa sehingga kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Terlebih mereka ini warga negara Indonesia (WNI) yang harus dilindungi," ujar Femmy dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan WNI PMIB, dikutip dari siaran pers, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: 386 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dipulangkan dari Malaysia

Femmy mengatakan, dari 364 PMIB yang baru saja dipulangkan pada Senin (1/11/2021), sebanyak 41 orang diketahui memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes.

Kemudian, 28 orang merupakan ibu dan anak, tidak berkemampuan 81 orang, tekanan jiwa atau mental 77 orang, scabies 64 orang, dan PMI usia 60 tahun ke atas ada 13 orang.

Adapun 364 WNI itu terdiri dari 229 laki-laki, 140 perempuan. Ada pula 8 anak laki-laki, dan 9 anak perempuan.

Femmy mengakui bahwa dalam penanganan para PMIB tersebut masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan

Mulai dari identifikasi asal-usul dan pendataan kependudukan, pemberian akses kesehatan dan vaksinasi Covid-19, pemberdayaan sosial ekonomi, hingga memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.

"Kita harus kerja ekstra, harus ekstra koordinasi, ekstra bersinergi supaya mereka dapat ditangani dengan baik," kata Femmy.

Baca juga: 62 Pekerja Migran yang Pulang dari Malaysia lewat PLBN Aruk Sambas Positif Covid-19

Femmy mengatakan, kerja bersama tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi lintas sektor, yakni dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BP2MI, serta pemerintah daerah.

Pihaknya meminta masing-masing perwakilan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk proaktif untuk mengidentifikasi asal daerah para PMIB tersebut.

Mulai dari menghubungi keluarga mereka, menangani kerentanannya, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.

"Kita berharap mereka semua dapat tertangani dengan baik, bisa diterima oleh keluarganya, dan bisa kembali menata kehidupan baru," ucap dia.

Adapun pemerintah Malaysia memperkirakan ada 7.200 PMIB.

Dari jumlah tersebut, sekitar 4.304 orang tercatat dalam data dan diperkirakan terus bertambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com