Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, ICW: Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi Hanya 3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut pasal pengetatan remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan, putusan itu semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Dalam laporan tren vonis yang dilansir ICW, pada tahun 2020 rata-rata vonis yang diterima terdakwa kasus korupsi hanya sebesar 3 tahun 1 bulan,” ucap Wana dalam orasinya di depan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Protes Pasal Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan MA

Adapun MA mengabulkan permohonan uji materi PP No 99 Tahun 2012 pada pasal pengetatan remisi koruptor.

MA mencabut Pasal 34 A Ayat (3), Pasal 43 A Ayat (1), dan Pasal 43 A Ayat (3) PP Nomor 99 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan putusan itu, syarat pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika tidak lagi dibedakan dengan tindakan pidana lainnya.

Wana juga menyebut, putusan itu akan menambah catatan buruk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Efek lainnya, para koruptor tidak akan merasa jera untuk melakukan tindakan korupsi.

“Maka bisa dibilang permasalahannya bukanlah pada pengetatan syarat pemberian remisi, melainkan penegakan hukum,” ucap dia.

Baca juga: PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut, MA Dinilai Salah Kaprah Memahami Restorative Justice

Selain itu, menurut Wana, perbedaan syarat pemberian remisi diperbolehkan oleh UUD 1945.

“Konsep itu tertera dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui undang-undang,” kata dia. 

“Adanya perbedaan syarat dalam pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana,” ucap Wana.

Adapun MA mengabulkan uji materi yang diajukan oleh lima narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Uji materi itu terkait PP No 99 Tahun 2012 pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tiga hakim MA yaitu Supandi, Yodi Martono, dan Is Sudaryono menyampaikan beberapa alasan pengabulan pencabutan pasal pengetatan remisi koruptor.