Diminta Contoh Andika, KSAU-KSAL Sebaiknya Bangun Chemistry dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto meningatkan agar matra lain selain angkatan darat untuk membangun kedekatan atau chemistry dengan Presiden Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, diperlukan agar matra TNI selain angkatan darat bisa masuk dalam daftar pilihan panglima TNI.

"Laut sama udara ini harus bisa memperlihatkan bisa enggak membangun chemistry, kalau tidak terbangun bisa saja beliau (pilih) ke darat lagi," kata Ponto dalam diskusi daring, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Pemilihan Panglima TNI Berkaitan dengan 2024 Cocokologi, Anggota Komisi I: Andika Dipilih Jadi Game Changer Ketegangan Kawasan

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah sering memilih panglima dari matra darat. Padahal, seharusnya tambah Ponto, presiden harus memilih panglima TNI dari matra secara bergiliran.

"Di undang-undang ini diatur bahwa Panglima TNI itu bergantian. Nah bergantian itu bisa bergantian laut udara, atau darat laut, darat udara," ujarnya.

"Itu bergantian namanya. Kalau Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) itu darat, laut, udara, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) darat, laut darat, udara. Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Lautnya masih belum tau. Akhirnya terpulang pada Pak Jokowi sekarang," lanjut dia.

Namun, Ponto menyadari bawa sebenarnya Jokowi memang memilih panglima TNI hanya berberdasar kedekatan atau chemistry.

Oleh karena itu, ia mengingatkan matra TNI selain darat dan udara membangun chemistry dengan Jokowi.

"Ingat dari Pak Moeldoko ke Pak Gatot. Darat-darat. Kenapa dulu Pak Gatot? Karena dulu (matra lain) belum ada chemistry," ucap Ponto.

Baca juga: Kunjungi Rumah Andika Perkasa Sore Nanti, Anggota Komisi I: Silaturahmi dan Lihat Keseharian Panglima Baru

Adapun Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Komisi I DPR pun telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI.

Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).