Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Cendekiawan Keagamaan Bantu RI Jadi Negara High Income

Kompas.com - 04/11/2021, 11:26 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan peranan para cendekiawan keagamaan untuk dapat membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.

Pasalnya, pemerintah memiliki target menjadi negara dengan pendapatan tinggi (high income country).

Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat menerima audiensi Pengurus Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Rabu, (3/11/2021).

"Harapan saya KCBI berperan secara optimal dan harus menghasilkan gagasan-gagasan yang segar konstruktif," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (4/11/2021).

"Kami ingin mengakselerasi supaya kita tidak lagi menjadi middle income country, tapi ingin menjadi high income country, ini tentu harus ada terobosan-terobosan," kata dia.

Baca juga: Bertemu Moeldoko, Wapres Maruf Bahas soal Kesejahteraan di Papua

Ma'ruf mengatakan, Indonesia membutuhkan peranan para cendekiawan keagamaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya bagi umat masing-masing, tetapi juga untuk bangsa Indonesia melalui sumbangan pikiran dan konsep-konsep pikiran dari berbagai kelompok cendekiawan.

Menurut Ma'ruf, peran para cendekiawan juga diperlukan dalam menjaga kerukunan beragama agar tidak ada konflik keagamaan dalam negeri.

Baca juga: Wapres Tekankan soal Pemberdayaan Masyarakat untuk Kurangi Kemiskinan

Dia mengatakan, seluruh pihak harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan dikawal bersama.

"Oleh karena itu, peran majelis-majelis agama dan secara khusus peran dari kelompok cendekiawan dari kalangan majelis-majelis agama itu menjadi sangat diperlukan keberadaannya,” kata dia.

Ma'ruf mengingatkan agar tidak boleh ada yang mengganggu kerukunan umat dan bangsa.

Dalam hal ini, kata dia, tugas intelektual cendekiawan pun menjadi penting dalam rangka merumuskan semua aspek itu.

Baca juga: Wapres Dorong Penguatan Karakter Kebangsaan Sesuai Pancasila

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com