Demokrat: Jubir Presiden Harus Beri Kejelasan, Bukan Malah Jadi "Noise" atau "Lip Service" Semata

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap, Presiden Jokowi menunjuk juru bicara (jubir) presiden pengganti Fadjroel Rachman yang bisa memberi penjelasan kepada publik, bukan malah membingungkan publik.

"Jubir presiden itu tugasnya memberikan penjelasan mengenai suatu isu atau permasalahan agar menjadi terang-benderang, bukan malah membuat masyarakat semakin bingung atas pilihan sikap atau kebijakan presiden," kata Herzaky dalam siaran pers,

"Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekadar lip service belaka," ucap Herzaky.

Baca juga: Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ia menegaskan, publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan dan sikap presiden, termasuk mengapa suatu kebijakan atau sikap yang diambil presiden, bukan mengambil kebijakan atau sikap lainnya.

Herzaky berpendapat, keberadaan jubir presiden menjadi semakin relevan merujuk seringnya terdapat penjelasan berbeda antarkementerian atau instansi mengenai kebijakan atau sikap tertentu.

"Jika memang presiden merasa ada sosok yang tepat dan bisa membantu beliau dalam mengomunikasikan pilihan kebijakan dan sikap beliau ke publik, tentu sudah sewajarnya jika posisi jubir presiden segera diisi kembali, ujar dia.

Namun, Herzaky menilai, pos jubir presiden dapat dikaji ulang apabila keberadaan jubir presiden dirasa belum diperlukan.

"Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan," ujar dia.

Baca juga: Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan.

"Sampai saat ini belum ada arahan presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

"Selain itu di Istana sudah ada menteri sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan KSP (kepala staf presiden)," kata dia.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai penyambung lidah atau mewakili presiden ketika memberikan keterangan.

Ada beberapa nama lain, seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Selain itu, yang paling utama yakni Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jadi cukup banyak sebenarnya yang mengemban tugas menyampaikan informasi dari Istana kepada masyarakat melalui teman-teman media massa," ucap Fadjroel, Jumat (22/10/2021).