Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Jurnalisme di Era Digital Tetap Harus Bijak

Kompas.com - 29/10/2021, 19:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung tentang jurnalisme bijak atau wise journalism di era digital.

Jokowi mengingatkan, meski kondisi media berubah secara cepat tetapi jurnalisme tetap harus memperhitungkan dampak.

"Jurnalisme tidak sekadar fakta tetapi juga memperhitungkan dampak. Tidak saja good journalism, tapi juga wise juornalism. Jurnalisme yang bijak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada Kongres ke VI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Jumat (29/10/2021).

Dia melanjutkan, pers pada saat ini adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat dan gesit mengejar ketertinggalan.

Baca juga: Jokowi: Saya Sadar Begitu Banyak Kritik ke Pemerintah

Insan pers di era digital ini pun dituntut cepat memperlajari kompetensi baru dan inovatif dalam menghadpi era disrupsi teknologi.

"Sehingga kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif," tutur Jokowi.

"Terus memeperkuat value-nya sebagai penyebar informasi yang kredibel, meningkatkan kecermatan, menjaga independensi dan objektivitas," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung keberadaan media di era jurnalisme digital yang harus tetap mendukung kemajuan bangsa.

Jokowi meminta agar media di era yang baru ini tidak semata hanya mencari jumlah viewers atau sekadar clickbait.

"Kehadiran platform media baru juga harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Bukan semata-mata dimotivasi untuk menumpuk jumlah viewers, menumpuk jumlah subscriber, menumpuk jumlah like ataupun sekedar clickbait," jelas Jokowi.

"Tapi seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, bangsa dan kemanusiaan," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Di Era Digital, Media Bukan Semata Memupuk Jumlah Viewers atau Sekadar Clickbait

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers dan membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik.

Menurutnya, pemerintah terbuka atas sikap kritis dan solutif media dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, Terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ungkap Jokowi.

"Kritik yang membangun itu sangat penting. Dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggungjawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com