Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Carter Garuda Indonesia daripada Naik Pesawat Kepresidenan karena Lebih Hemat, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 29/10/2021, 13:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, keputusan mencarter pesawat Garuda Indonesia untuk perjalanan Presiden Joko Widodo ke tiga negara juga mempertimbangkan sisi efisiensi anggaran.

Jumat (29/10/2021) siang ini, Jokowi dan rombongan bertolak ke Roma, Italia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sebab, semua rombongan, termasuk menteri yang harus hadir dalam undangan juga masuk dalam pesawat yang sama. 

“Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Tak Naik Pesawat Kepresidenan, Jokowi Terbang ke Roma Carter Garuda Indonesia

Dia mengungkapkan, total ada enam menteri yang ikut dalam pesawat ini, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet.

Akan tetapi, para menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta, karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan presiden.

“Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan Presiden. Namun setelah itu, dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut Abu Dhabi dan Dubai, Menlu akan bergabung terus,” jelas Heru.

Penghematan lainnya adalah semua rombongan yang tergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai nantinya akan bergabung dalam satu pesawat tersebut saat kepulangan ke Tanah Air.

Sehingga, mereka tidak membeli tiket pesawat komersial untuk kembali ke Tanah Air.

Baca juga: Bertolak ke Italia, Inggris, dan UEA, Ini Rangkaian Agenda Jokowi

Selain itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya di masa pandemi adalah karena diterapkannya aturan protokol kesehatan dalam penerbangan ke luar negeri ini.

“Ini penerbangan jarak jauh dan kita tahu Covid-19 ini masih ada, bahkan di Eropa terjadi peningkatan. Oleh karena itu Pak Sesmil (Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono) menerapkan aturan yang ketat di dalam penerbangan ini, seperti harus menggunakan masker dan antarpenumpang minimal berjarak satu kursi,” ucap Heru.

Adapun pesawat yang akan digunakan oleh presiden dan rombongan adalah tipe Boeing 777-300ER.

Selama digunakan presiden dan rombongan, pesawat yang dicarter dari Garuda Indonesia ini akan diberi lambang dan tulisan Republik Indonesia di badan pesawat.

Sebab secara protokoler, pesawat itu akan menjadi Pesawat Kepresidenan RI.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Roma, RI Akan Terima Presidensi G20 dari Italia

Sebagaimana diketahui, rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke luar negeri dimulai pada Jumat hari ini, dimulai dari Roma.

Usai berkunjung ke Roma, Jokowi akan mengunjungi Glasgow, Skotlandia dalam rangka menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2021 yang juga dikenal sebagai COP26 pada 1- 2 November 2021.

Kemudian setelah hadir di COP26, Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab pada 3-4 November 2021 dalam rangka pertemuan bilateral.

Jokowi baru akan tiba kembali ke Indonesia pada 5 November 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com