Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Kompas.com - 28/10/2021, 17:47 WIB
Spanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSpanduk penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dibentang pada dua tenda berkemah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Simbolinggi mengatakan, Indonesia kini telah melahirkan kebijakan yang mendukung perusakan terhadap bumi.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan kepentingan segelintir elite yang dibungkus dengan bahasa indah, yakni kepentingan publik dan pembangunan Indonesia.

"Indonesia telah kita bentuk menjadi negara bangsa yang tidak beradab, mengkhianati semangat pendirian bangsa Indonesia sebagai sebuah negara budiman," kata Rukka secara virtual dalam acara Kongres Kebangsaan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Jokowi Berpakaian Adat Badui, AMAN: Sekadar Jadi Pembungkus Badan

Ruka mengatakan, salah satu kebijakan tersebut yakni Undang-Undang Cipta Kerja.

AMAN menilai UU Cipta Kerja adalah kebijakan yang memudahkan pihak lain mengeruk dan merusak alam bumi.

"Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law Ciptaker adalah tindakan tidak beradab yang mampu mempermudah kooperasi mengeruk dan merusak rumah bersama kita bumi nusantara," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, menurut dia, peradaban Nusantara dan hak masyarakat Indonesia harus diakui, dihormati, dan dipulihkan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Bertolak Belakang dengan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Maka itu, Rukka juga mendesak agar Rancangan Undnag-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera disahkan.

"Segera sahkan RUU Masyarakat Adat dan kita segera memulai pemulihan peradaban nusantara yang akan mengantarkan kita mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan, para pendiri bangsa juga telah memuat soal penghormatan atas masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Banggakan Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Secara khusus hal ini tertulis dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945.

"Dengan kesadaran itu mereka memposisikan masyarakat adat sebagai entitas yang istimewa yang keberadaan dan hak asal usulnya wajib diakui dan dihormati oleh negara Indonesia,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.