Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Kompas.com - 28/10/2021, 14:16 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis pada Sabtu (23/10/2021). dok. Wapres RI Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis pada Sabtu (23/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pihaknya tengah mendorong pelaksanaan penelitian bahan baku substitusi produk halal.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan riset untuk mendukung industri halal.

"Saat ini tengah didorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi untuk menghasilkan produk halal dan laboratorium pemeriksaan produk halal," kata Ma'ruf di acara The 1st Islamic Economic Education Summit, Kamis (28/10/2021).

Ma'ruf mengatakan, upaya tersebut selaras dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS).

Baca juga: Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Di antaranya adalah penyelarasan riset ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya.

Termasuk pengembangan spesialisasi pusat-pusat riset halal, ekonomi dan keuangan syariah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ma'ruf mengatakan, KNEKS bersama Bank Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi juga telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S1 Ekonomi Syariah.

Termasuk menyusun panduan pelaksanaan magang atau praktek kerja serta Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Ekonomi Syariah.

Baca juga: Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Menurut dia, kegiatan yang dapat dilakukan dalam KKNT di antaranya program pendampingan saha mikro kecil menengah (UMKM) produk halal, program pendampingan BUMDES/koperasi syariah/BMT.

Kemudian penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, pendampingan pengelolaan kegiatan dan keuangan masjid, pendampingan lembaga amil zakat, serta pendampingan pengelola wakaf (nadzir).

"Saya minta pemangku kepentingan agar berbagai acuan, panduan, dan program terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan riset bidang ekonomi syariah diadopsi dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.