Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Kompas.com - 28/10/2021, 06:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru, menyusul telah dilantiknya  Fadjroel Rachman sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Kazahkstan.

Posisi jubir dianggap merupakan jabatan yang penting untuk segera diisi, sehingga kebijakan presiden dan pemerintah pada umumnya dapat dikomunikasikan dengan baik.

"Kita tentunya tak ingin publik mendapatkan kesimpangsiuran informasi dan mendapatkan tontonan jika pernyataan Presiden dianulir atau berbeda dengan kementerian dan lembaga atau sebaliknya, karena tak adanya koordinasi informasi," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).

Menurut Kamhar, Jokowi harus memilih orang yang tepat dan memiliki chemistry yang tepat agar menjalankan fungsinya secara optimal.

Senada, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengatakan, posisi jubir presiden tetap dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan.

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah bukanlah masalah asalkan dikelola benar.

Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada jubir presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar Saleh, Selasa (26/10/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi jubir presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.

Alasannya, jubir presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, jubir presiden merupakan jabatan yang setingkat dengan menteri dan diberi titel press secretary.

"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Kriteria

Meskipun penunjukkan jubir merupakan hak prerogatif presiden, sejumlah pihak berharap agar Jokowi dapat mencari sosok yang cerdas dan komunikatif untuk menggantikan Fadjroel.

"Ketika memang Pak Presiden mengambil langkah atau membuat keputusan memerlukan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart, dan energik," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com