Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Kompas.com - 27/10/2021, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai, Presiden Joko Widodo hendaknya mencari sosok pengganti Fadjroel Rachman sebagai juru bicara yang dapat memahami secara utuh visi misi presiden.

"Hal yang wajar seorang presiden memiliki jubir yang berwawasan luas dan memang ahli komunikasi," kata Daniel saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan sosok almarhum Wimar Witoelar yang sempat menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

Menurut dia, Wimar merupakan sosok Jubir presiden yang tepat. Ia menilai, sosok Wimar dapat dijadikan contoh bagi Presiden Jokowi untuk menentukan siapa jubir pengganti Fadjroel.

"Sosok Wimar Witoelar memang jadi contoh yang baik, selain cerdas, paham urusan dan tidak berlebihan," nilai Daniel.

Baca juga: Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang Smart, Komunikatif, dan Energik

Lebih lanjut, Daniel menambahkan bahwa sosok jubir presiden memang masih dibutuhkan masyarakat hingga kini.

Kendati demikian, jubir tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui informasi yang diberikan.

"Bukan malah sebaliknya, membuat blunder dan buat masyarakat makin bingung karena semakin tidak jelas informasi yang diberikan. Apalagi pakai koreksi-koreksian informasi yang sudah disampaikan ke masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini pihak Istana Kepresidenan belum mengumumkan siapa sosok pengganti eks Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman yang dilantik sebagai duta besar.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai perpanjangan lidah Presiden.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Ada beberapa nama lainnya seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu, yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com