Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 25/10/2021, 12:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Survei Poltracking Indonesia melakukan survei nasional terkait kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, banyak masyarakat ingin Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

“Lebih kurang 59,3 persen, ini kalau dibulatkan 60 persen, setuju harus ada reshuffle kabinet,” kata Hanta dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Hanta menambahkan, ada 32, 8 persen responden tidak setuju dilakukan reshuffle kabinet. Sedangkan, 7,9 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Sisanya 32,8 persen tidak setuju untuk dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet,” ucapnya.

Menurut dia, Presiden memiliki berbagai instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di antaranya dari evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.

Hanta mengatakan, evaluasi publik bisa terlihat melalui hasil survei.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polttracking Indonesia pada periode 3-10 Oktober 2021, sebanyak 67,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang Reshuffle Setelah PAN Merapat

Selanjutnya, sebanyak 55,8 persen publik merasa puas, sedangkan 35 persen lainnya tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin di bidang ekonomi.

Terkait bidang kesehatan, Hanta menyampaikan, sekitar 60 persen publik merasa puas, sedangkan masih ada 27,9 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Lebih lanjut, di bidang pendidikan, Hanta menyebut sebanyak 58 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin, sedangkan sebanyak 31,2 persen merasa tidak puas.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Selanjutnya, di aspek penegakan hukum, sebesar 52, 8 persen responden merasa puas, namun masih ada 32,3 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf.

Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia terhadap 1.220 responden dengan usia di atas 17 tahun yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error +/- 2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com