Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

Kompas.com - 25/10/2021, 11:36 WIB
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Kabupaten Blora, Jumat (20/8/2021) KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANAMenteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Kabupaten Blora, Jumat (20/8/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus bagi Nahdlatul Ulama.

"Sebaiknya, minta maaf saja atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Saleh berpendapat, pernyataan Yaqut tersebut tidak pantas disampaikan oleh pejabat negara karena tidak memiliki landasan historis yang benar serta dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

Anggota Komisi IX DPR itu khawatir, pernyataan tersebut dapat mendorong munculnya sekelompok orang yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh.

Padahal, menurut dia, banyak organisasi masyarakat dan elemen umat Islam lainnya yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan pesatuan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, semua kelompok sama di mata hukum dan pemerintahan, termasuk seluruh umat beragama di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia.

Saleh pun berharap, presiden Joko Widodo dapat memberi teguran dan peringatan kepada Yaqut atas pernyataan itu karena dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

Menurut dia, ke depannya bisa saja muncul elemen dan ormas lain yang mengeklaim mendapat hadiah berupa kementerian tertentu seperti yang disampaikan Yaqut.

"Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujar Saleh.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.