Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Kompas.com - 22/10/2021, 12:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, 2021 merupakan tahun yang baik bagi pesantren serta ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021, dan Peluncuran Logo Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).

"Kita melihat bahwa tahun ini merupakan momentum kebangkitan, baik bagi pesantren maupun ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Ma'ruf mengatakan, dalam perjuangan bangsa menanggulangi pandemi Covid-19, kaum santri berperan dalam memberikan teladan dan keyakinan kepada masyarakat.

Utamanya tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai kunci utama mengatasi pandemi Covid-19.

"Semangat dan keteladanan inilah yang menjadi esensi dari tema Santri Siaga Jiwa Raga," kata dia.

Sementara itu, ujar Ma'ruf, sejak tahun 2020 perkembangan ekonomi syariah terlihat cukup menggembirakan.

Baca juga: Tahun Kedua Maruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Bahkan saat ini, kata dia, ekonomi syariah tidak lagi sekedar menjadi pilihan bagi komunitas muslim saja.

"Ekonomi syariah telah menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional," kata dia.

Potensi industri keuangan syariah nasional juga disebutkannya tak kalah besar.

Hal tersebut seiring dengan kemajuan sektor industri produk halal yang terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional termasuk selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com