Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebangkitan perekonomian pesantren harus dimulai dari para santri.

Sebab, persepsi masyarakat telah berubah. Pesantren tidak hanya dianggap sebagai pusat pendidikan keagamaan atau belajar kitab.

"Kini pesantren telah bertransformasi menjadi lebih berdaya, tidak hanya mendalami agama tapi pesantren mampu menggerakkan perekonomian. Kebangkitan perekonomian pesantren harus dimulai dari para santri," kata Ma'ruf, dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional secara daring, Rabu (20/10/2021).

Baca juga: Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Ma'ruf mengatakan, tiga fungsi utama pesantren telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019.

Ketiga fungsi utama tersebut adalah pesantren sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (center of excellence) atau sebagai pusat penyiapan ahli agama.

Kemudian pesantren sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat (agent of development).

Pada Desember tahun 2018 lalu, kata dia, pemerintah meluncurkan program Santripreneur dan Petani Muda.

"Program ini membentuk wirausaha-wirausaha baru di pondok pesantren, termasuk regenerasi petani, dan mengembangkan potensi lahan non-produktif di pesantren," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Pesantren Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, salah satu program santripreneur yang berkembang dengan baik saat ini adalah program santripreuneur berbasis usaha mikro kecil menegah (UMKM) kelapa sawit yang diluncurkan sejak Oktober 2020.

Selain itu, untuk mendukung program santripreneur dan menggerakan perekonomian pesantren, pemerintah juga memberikan dukungan berupa Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR Syariah) dan membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM).

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan usaha di lingkungan pesantren.

Pemerintah juga telah membangun lebih dari 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengembangkan keterampilan para santri.

"Selain upaya yang dilakukan pemerintah, beberapa pondok pesantren juga telah melakukan pengembangan usaha di bidang keuangan, pertanian, perikanan dan pariwisata," ujar Ma'ruf.

Dengan demikian, Ma'ruf menekankan, pesantren harus mampu memastikan kualitas produknya sesuai selera pasar sehingga memiliki nilai jual yang kompetitif.

Ia mengatakan, hal ini memerlukan peran pihak terkait untuk membantu usaha pesantren agar lebih berkembang.