Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Indef: Harusnya Bebas dari Unsur Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eisha Rachbini menilai, seharusnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bebas dari unsur politis.

Hal itu ia katakan terkait pelantikan Presiden ke lima RI, sekaligus Ketua Umun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Seharusnya lembaga riset nasional independen dari pengaruh atau unsur politis," kata Eisha kepada Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Menurut Eisha, sebaiknya jabatan ketua dewan pengarah diberikan kepada tokoh akademisi atau peneliti yang meraih pencapaian cemerlang dalam bidang riset dan akademis.

Baca juga: Berubah-ubahnya Perpres tentang BRIN yang Akhirnya Memuat Kewenangan Megawati Selaku Ketua Dewan Pengarah...

Meskipun Dewan Pengarah tidak melakukan riset, tetapi sedianya mereka memberikan arahan dan panduan pengembangan riset di bawah BRIN.

"Dengan adanya figur politik di dalam lembaga tersebut akan terkesan politisasi dan sebenarnya menjadi yang kontradiksi dgn kebenaran ilmiah," ujar dia.

Selai itu, Eisha khawatir akan timbul preseden bahwa keputusan mengenai riset dan inovasi yang akan tergantung dari arahan dan kebijakan yg politis, atau bukan murni atas perkembangan kebutuhan keilmuan dan inovasi yang ada dan dibutuhkan Indonesia.

"Sehingga, khawatir bisa menjadi kemunduran dari kualitas, arah, dan output riset dan inovasi nasional," ucap dia.

Adapun Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca juga: Gaduh soal Celeng, PDI-P Tegaskan Pencapresan Kewenangan Megawati

Penetapan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional masing-masing, satu, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua," demikian isi Keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah BRIN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Baca juga: PDI-P Klaim Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Peraturan

Kemudian, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

"Dan kepada yang bersangkutan masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan," demikian bunyi lanjutan Keppres itu.