Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2021, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Adapun hal itu tercermin dari kalangan elite maupun publik yang menjadi narasumber atau responden survei ini. Suara lebih tinggi yang menyatakan tidak setuju sama sekali jika Jokowi maju kembali ada pada kalangan elite atau pemuka opini publik.

"Secara umum, mau pemuka opini atau publik, tetap tidak setuju. Jadi pemilih Pak Jokowi pun banyak yang tidak setuju kalau Pak Jokowi maju lagi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang disiarkan secara daring, Rabu (13/10/2021).

Berdasarkan hasil survei, kalangan elite yang menyatakan tidak setuju sama sekali sebesar 74,8 persen, sedangkan 27,9 persen dari kalangan publik.

Sementara, kalangan elite yang menyatakan kurang setuju jika Jokowi maju kembali sebesar 18,2 persen, dan 40,8 persen dari kalangan publik.

Baca juga: Survei Indikator Politik, Mayoritas Masyarakat Nilai Belum Saatnya Amendemen UUD 1945

Hanya 5,1 persen kalangan elite yang menyatakan setuju jika Jokowi kembali menjadi capres di Pilpres 2024, dan 22,9 persen publik setuju.

Atas hasil itu, Burhanuddin menilai kelompok yang menginginkan Jokowi maju kembali pada Pilpres 2024 harus bekerja lebih keras untuk meraih dukungan masyarakat.

Senada dengan itu, hasil survei juga menyatakan bahwa elite dan publik sama-sama menginginkan ketentuan masa jabatan presiden hanya dua periode tetap dipertahankan.

"Sebagian besar pemuka opini atau publik mengatakan sebaiknya ketentuan masa jabatan presiden dua kali saja itu tidak diubah alias dipertahankan. Ini bagian dari meminta evaluasi atas apa yang sudah disepakati oleh MPR," jelasnya.

Adapun dari kalangan elite yang mengatakan harus dipertahankan sebesar 89,5 persen, dan dari publik 79,9 persen.

Sementara, mereka yang mengatakan ketentuan masa jabatan presiden harus diubah, dari kalangan elite sebesar 9,9 persen dan publik 13,6 persen.

Baca juga: Survei Johns Hopkins: Masyarakat Indonesia Relatif Tidak Cemas dengan Bahaya Covid-19

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas elite dan publik tidak setuju sama sekali terhadap jabatan presiden menjadi tiga periode.

Kalangan elite yang tidak setuju sama sekali sebesar 79,9 persen, dan publik 36,9 peren.

"Yang setuju masa jabatan presiden tiga periode dari kalangan elite itu cuma 4,2 persen. Ada sih, tapi hanya 4,2 persen. Lalu di kalangan opini publik yang setuju itu kalau digabung dari sangat setuju dan setuju itu total 24 persen," terang Burhanuddin.

Adapun narasumber atau responden survei dari kalangan elite diambil dari sejumlah tokoh di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, tokoh media massa, pusat studi, organisasi masyarakat (ormas), dan tokoh agama.

Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel 1.220 responden di seluruh Indonesia. Survei dilakukan sepanjang September 2021.

Berkaitan survei ini, diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Survei John Hopskins: 34 Persen Responden RI Tak Bersedia Divaksinasi

Ada yang mendukung wacana tersebut dengan menginginkan Presiden Jokowi maju kembali pada Pilpres 2024.

Kendati demikian, Presiden Jokowi telah menegaskan berulang kali bahwa dirinya tidak berminat sama sekali untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman lewat video pernyataan pada Sabtu (11/9/2021) malam.

"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode'," ujar Fadjroel menirukan pernyataan Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Skrining Kesehatan Bagi 342 Lansia, Dompet Dhuafa: Kami Tidak Mau Lansia Habiskan Anggaran BPJS

Gelar Skrining Kesehatan Bagi 342 Lansia, Dompet Dhuafa: Kami Tidak Mau Lansia Habiskan Anggaran BPJS

Nasional
Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diduga Bertemu Sekretaris MA Pasca-OTT Suap Hakim Agung

Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diduga Bertemu Sekretaris MA Pasca-OTT Suap Hakim Agung

Nasional
Jika Anies Tak Pilih AHY Jadi Cawapres, Demokrat Diprediksi Hengkang dari Koalisi Perubahan

Jika Anies Tak Pilih AHY Jadi Cawapres, Demokrat Diprediksi Hengkang dari Koalisi Perubahan

Nasional
Olly Duga Isu Kontrak Politik Mega-Ganjar di Batu Tulis untuk Gerus Elektabilitas

Olly Duga Isu Kontrak Politik Mega-Ganjar di Batu Tulis untuk Gerus Elektabilitas

Nasional
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha pada 18 Juni 2023

Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha pada 18 Juni 2023

Nasional
Hary Tanoe dan Rombongan Partai Perindo Datangi Markas PDI-P Jajaki Kerja Sama Politik

Hary Tanoe dan Rombongan Partai Perindo Datangi Markas PDI-P Jajaki Kerja Sama Politik

Nasional
Cerita Ade Armando Takut Blusukan Setelah Jadi Korban Pengeroyokan...

Cerita Ade Armando Takut Blusukan Setelah Jadi Korban Pengeroyokan...

Nasional
Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar

Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar

Nasional
Saat Mahfud Sebut Satgas TPPU Tak Hilang dan Terus Bekerja, bahkan Makin Seru...

Saat Mahfud Sebut Satgas TPPU Tak Hilang dan Terus Bekerja, bahkan Makin Seru...

Nasional
PKS Klaim Tak Pernah Ngotot soal Cawapres Anies Harus dari Kadernya

PKS Klaim Tak Pernah Ngotot soal Cawapres Anies Harus dari Kadernya

Nasional
Ade Armando: PSI Ini seperti LSM yang Berubah Jadi Partai Politik

Ade Armando: PSI Ini seperti LSM yang Berubah Jadi Partai Politik

Nasional
Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Stafsus Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY

Nasional
Keakraban Jokowi dan Anwar Ibrahim, Saling Sebut Sahabat dan Blusukan Bareng

Keakraban Jokowi dan Anwar Ibrahim, Saling Sebut Sahabat dan Blusukan Bareng

Nasional
Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

Kala PKB Akan Evaluasi Koalisi dan Gerindra yang Menganggap Hal Itu Bukan Ancaman...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com