Kepala BRIN Sebut Dewan Pengarah Diperlukan untuk Dukungan Politis

Kompas.com - 13/10/2021, 17:36 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan teokratis dan politis dengan adanya Dewan Pengarah BRIN.

Menurutnya, tugas besar Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan dukungan dua hal tersebut.

"Kalo terkait riset yang penting itu kan manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan tulen (dari kalangan peneliti) ya. Sebaliknya, yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teokratis dan politis," ujar Laksana usai menghadiri pelantikan Dewan Pengawas BRIN di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

"Itu fungsi Dewan Pengarah. Karena Dewan Pengarah kan tidak melakukan riset. Tidak masuk ranah eksekusi itu sendiri," lanjutnya.

Laksana mengakui, dirinya memerlukan dukungan politis dan teokratis. Sebab BRIN sendiri saat ini memiliki tugas mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian.

Setelahnya, hasil riset akan diberikan berdasarkan kebutuhan kementerian/lembaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah. Sebetulnya mirip seperti BNPB juga. Kalo BNPB kan juga lintas kementerian," ungkapnya.

"Oleh krena itu di BNPB ada dewan pengarah juga. Jadi fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," tambah Laksana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, mengatakan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional," ujar Nanik.

Dia lantas membacakan susunan 10 nama yang menjadi Dewan Pengarah BRIN. Pertama, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca juga: Diketuai Megawati, Apa Tugas Dewan Pengarah BRIN?

Ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN. Keempat, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BRIN.

Kelima, Emil Salim sebagai anggota. Keenam, I Gede Wenten sebagai anggota. Ketujuh, Bambang Kesowo sebagai anggota.

Kedelapan, Adi Utarini sebagai anggota. Kesembilan Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota. Kesepuluh, Tri Mumpuni sebagai anggota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.