Kompas.com - 13/10/2021, 14:55 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/10/2021) siang.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2020, Megawati tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 214.615.259.039.

Dalam LHKPN-nya, ketua umum PDI Perjuangan itu melaporkan memiliki 29 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di DKI Jakarta, Pandeglang, Denpasar, Bogor, Bandung, dan Cianjur senilai total Rp 201.456.572.000.

Selanjutnya, Megawati juga tercatat memiliki 15 unit kendaraan bermotor dengan nilai total Rp 3.701.095.455.

Baca juga: Ini Tugas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Berdasarkan Perpres

Beberapa kendaraan milik Megawati dengan nilai tertinggi antara lain mobil Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2019 senilai Rp 379.050.000, mobil BMW Sedan tahun 2003 senilai Rp 715 juta, dan mobil Range Rover Jeep tahun 2003 senilai Rp 625 juta.

Selanjutnya, Megawati tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 1.908.750.000, surat berharga senilai Rp 581,5 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 6.967.341.584.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah BRIN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Kemudian, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

Di hadapan Presiden, 10 anggota Dewan Pengarah BRIN mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Kepala Negara.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara."

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawabn" demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan.

Pada Pasal 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, disebutkan bahwa Dewan Pengarah BRIN mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.